Ironi Listrik Indonesia: Energi Dikeruk dari Daerah, Tapi Cuma Jawa yang Terang Benderang

Suara.com - Public Interest Lawyer dan Juru Kampanye di Trend Asia, Renie Aryandani, mengkritik kebijakan transisi energi Indonesia yang dinilai masih menerapkan pola sentralistik dan berpotensi mengorbankan daerah penghasil energi demi memenuhi kebutuhan listrik wilayah lain.

Menurut Renie, pemerintah seharusnya tidak memaksakan satu model transisi energi untuk seluruh daerah karena setiap wilayah memiliki karakteristik, potensi sumber daya, dan kondisi sosial yang berbeda.

"Jangan sampai ada wilayah-wilayah yang dikorbankan untuk menerangi wilayah lain, itu satu," kata Renie saat ditemui dalam Festival "Gugur Gunung Tandang Gawe" di Pamitnya Meeting, Jakarta Selatan, Sabtu (30/5/2026).

Ia menilai persoalan mendasar sektor ketenagalistrikan nasional terletak pada belum diterapkannya demokratisasi energi.

Akibatnya, daerah yang menjadi sumber energi justru kerap menanggung dampak lingkungan dan sosial yang lebih besar dibanding manfaat yang diterima.

Renie mencontohkan ketimpangan yang terjadi antara Pulau Jawa dengan Sumatra dan Kalimantan.

Menurutnya, konsumsi listrik terbesar berada di Jawa, sementara sumber energi seperti batu bara banyak diambil dari daerah lain yang justru masih menghadapi persoalan pasokan listrik.

"PLTU paling banyak di Pulau Jawa. Terus konsumsi listrik paling banyak di Pulau Jawa juga. Batu baranya diambil dari mana? Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan yang keduanya itu punya infrastruktur listrik yang nggak stabil," ujarnya.

Ia juga menyinggung peristiwa pemadaman listrik di Sumatra sebagai salah satu gambaran ketimpangan tata kelola energi yang masih terjadi.

Karena itu, Renie menolak pendekatan kebijakan energi yang ditetapkan secara seragam dari pemerintah pusat.

Menurutnya, setiap daerah harus diberi ruang menentukan sumber energi yang paling sesuai berdasarkan potensi lokal dan kajian ilmiah yang memadai.

"Nggak mungkin misal orang bilang harus PLTS, nggak bisa juga kita paksakan dari pusat bahwa semua daerah harus PLTS. Enggak, karena masing-masing daerah punya potensi misal dari hidro mungkin, dari angin mungkin," tuturnya.

Ia menegaskan, perencanaan energi harus berangkat dari kajian lingkungan dan potensi daerah, bukan sekadar target pembangunan nasional.

"Tolong berikan kajian ilmiah potensi di masing-masing wilayah baru direncanakan dan listriknya untuk wilayah itu sendiri," katanya.

Lebih lanjut, Renie mengungkapkan bahwa Trend Asia saat ini masih menggugat Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) karena dinilai minim partisipasi daerah serta masih mempertahankan ketergantungan pada batu bara.

Menurut dia, penyusunan dokumen tersebut tidak melibatkan pemerintah daerah yang justru akan menghadapi dampak langsung dari kebijakan energi nasional.

"Dalam penyusunannya itu nggak melibatkan pemerintah daerah. Sementara yang berdampak, yang mengalami dampak paling buruknya itu justru pemerintah daerah," ujar Renie.

Ia menilai hambatan terbesar transisi energi di Indonesia bukan semata persoalan teknologi atau investasi, melainkan keengganan pemerintah menerapkan demokratisasi energi.

"Jadi itu, tata kelola listrik kita masih seberantakan itu dalam pemilihan bauran juga, pembangkit dan ya itu karena kita masih menolak untuk demokratisasi energi. Itu masalahnya kenapa transisi energi kita terus terhambat ya karena kita menolak, bahkan menghindari untuk melakukan demokratisasi energi dan memilih untuk energi bersih," pungkasnya. (Reporter: Dinda Pramesti K)