REGIONAL:
- KPAI menyatakan program Makan Bergizi Gratis tidak efektif jika pemerintah mengabaikan peredaran makanan tidak sehat bagi anak-anak.
- Komite Hak Anak PBB menyoroti tingginya angka obesitas, wasting, serta kesenjangan layanan kesehatan di berbagai wilayah Indonesia.
- Pemerintah didorong mengintegrasikan edukasi gizi dan pengendalian konsumsi makanan tidak sehat sebagai upaya nyata memperbaiki kesehatan anak.
Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan otomatis menyelesaikan persoalan gizi anak jika pemerintah hanya berfokus pada distribusi makanan tanpa membenahi lingkungan pangan yang dihadapi anak setiap hari.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai upaya negara memperbaiki status gizi anak melalui MBG berpotensi kehilangan efektivitas apabila konsumsi makanan tidak sehat, makanan ultra-olahan, hingga produk adiktif masih terus menyasar anak-anak dan remaja tanpa pengawasan yang memadai.
"Jangan sampai di satu sisi negara memperbaiki gizi melalui MBG, tetapi di sisi lain lingkungan pangan justru dipenuhi industri yang mempromosikan konsumsi tidak sehat bagi anak," kata Jasra dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).
Peringatan tersebut muncul di tengah evaluasi pelaksanaan MBG menyusul pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut KPAI, masalah gizi anak jauh lebih kompleks daripada sekadar menyediakan makanan bergizi di sekolah.
Faktor lain seperti pola konsumsi sehari-hari, masifnya promosi makanan olahan, hingga rendahnya edukasi gizi keluarga turut memengaruhi kualitas kesehatan anak.
Jasra mengungkapkan bahwa perhatian terhadap persoalan tersebut juga datang dari Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam catatannya, komite tersebut menyoroti berbagai tantangan kesehatan anak di Indonesia, mulai dari kesenjangan layanan kesehatan di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, tingginya angka wasting di Indonesia Timur, hingga meningkatnya obesitas pada anak usia sekolah.
"Komite PBB menyoroti pentingnya perluasan layanan kesehatan ibu dan anak di daerah terpencil, penanganan wasting di wilayah Indonesia Timur, promosi pola makan sehat bagi bayi dan anak, hingga pengendalian meningkatnya obesitas pada anak usia sekolah akibat konsumsi makanan olahan dan ultra-olahan," tuturnya.
Bagi KPAI, temuan tersebut menjadi pengingat bahwa program gizi nasional tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan.
Program harus dibarengi upaya membangun perilaku hidup sehat dan pengendalian berbagai faktor risiko yang mengancam kesehatan anak.
KPAI juga mencatat persoalan kesehatan anak masih menjadi salah satu laporan terbanyak yang diterima lembaga tersebut.
Kasus stunting masih mendominasi aduan dalam klaster kesehatan, disusul persoalan gizi buruk, konsumsi makanan tidak sehat, hingga keterbatasan akses layanan kesehatan.
Karena itu, KPAI meminta pemerintah menjadikan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai momentum untuk mengembalikan MBG pada tujuan utamanya sebagai program kesehatan masyarakat yang terintegrasi.
Selain memperkuat keamanan pangan, pemerintah juga didorong memperluas edukasi gizi keluarga, menekan konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih, serta membangun komunikasi berbasis komunitas untuk mencegah stunting sejak dini.
Menurut Jasra, pendekatan tersebut jauh lebih sesuai dengan semangat awal MBG sebagai instrumen peningkatan kualitas kesehatan anak Indonesia, bukan sekadar program pembagian makanan dalam skala besar.
TERPOPULER
