'Apa Salah Saya?' Ketua Komisi VII DPR Sentil Menpar Widiyanti Gara-gara Tak Disapa Saat Rapat

Suara.com - Suasana rapat kerja Komisi VII DPR RI pada Rabu (3/6/2026) diwarnai momen menarik saat Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan kekecewaannya secara terbuka kepada Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana.

Saleh mengaku merasa diabaikan lantaran tidak disapa oleh Sang Menteri saat memasuki ruang rapat.

Momen ini bermula ketika Menteri Pariwisata baru saja menyelesaikan paparannya mengenai evaluasi kinerja dan serapan anggaran Semester I Tahun 2026.

Karena Menteri harus meninggalkan rapat lebih awal untuk agenda lain, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim memberikan kesempatan pertama kepada Saleh untuk memberikan catatan.

“Terima kasih Ibu Menteri telah memberikan penyampaian terkait dengan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata di semester 1 2026. Untuk itu kita akan langsung saja berdiskusi. Dari meja pimpinan dahulu sudah ada Pak Ketua yang ingin menyampaikan catatan karena waktu juga terbatas, Ibu Menteri ada rapat yang harus hadir langsung. Saya silakan Pak Ketua,” ujar Chusnunia di ruang rapat.

Namun, mengawali bicaranya, Saleh justru menyinggung perlakuan yang ia terima saat tiba di ruangan. Ia membandingkan perlakuan Menteri terhadap dirinya dengan anggota Komisi VII lainnya, Lamhot Sinaga.

"Terima kasih sudah hadir semua, ini karena Bu Menteri mau pergi duluan makanya saya mau bicara, takutnya saya enggak sempat bicara. Karena saya pas masuk tadi tidak disapa, yang disapa malah Pak Lamhot," kata Saleh.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menceritakan detail kejadian yang membuatnya merasa janggal.

"Jadi begitu Pak Lamhot masuk, 'selamat datang Pak Lamhot'. Jadi saya pas datang tadi, padahal saya terlambatnya tiga menit, empat menit lah, tidak begitu lama kan, disapa pun enggak. Jadi saya pikir apa salah saya sama Bu Menteri hehe," ungkap Saleh sambil tersenyum.

Saleh menegaskan bahwa tegurannya tersebut merupakan bentuk keterbukaan dirinya sebagai orang Medan.

"Jadi biasa lah, kalau orang Medan kan terus terang pak, ya kan, apa adanya gitu, bukan ada apanya, tapi memang apa adanya saja, itulah yang saya rasakan," tambahnya.

Setelah menyampaikan keluhannya, Saleh beralih ke substansi rapat. Ia mengkritik distribusi anggaran di Kementerian Pariwisata yang dinilai tidak merata antar kedeputian.

Ia menyoroti besarnya porsi anggaran untuk promosi dan event dibanding unit kerja lain yang hanya mendapat alokasi kecil.

"Masing-masing kedeputian ini itu alokasi anggarannya berapa secara riil pada 2026 lalu dan gimana ekspektasi dari Kemenpar ini pada tahun 2027," ucap Saleh.

Ia juga menekankan bahwa penyerapan anggaran harus memberikan dampak nyata bagi sektor pariwisata dan ekonomi nasional, bukan sekadar angka di atas kertas.

"Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan, cuma memang saya melihat penyerapan anggaran harus berimbang dengan dampak yang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia," tegasnya.

Terkait fenomena lonjakan wisatawan Singapura dan Malaysia yang datang berbelanja ke Indonesia karena selisih nilai tukar, Saleh memberikan catatan kritis.

"Kalau itu terjadi sekarang pertanyaannya, itu kan menggembirakan sebetulnya Ibu Menteri. Tetapi pada sisi lain, ini belum tentu menggembirakan untuk tatanan ekonomi kita secara fundamental," ujarnya.

Komentar Saleh soal "tidak disapa" tersebut juga memicu reaksi dari anggota Komisi VII lainnya, Putra Nababan, yang ikut menyentil situasi tersebut.

"Ibu izin, saya tertarik yang disampaikan Pak Ketua, rasanya memang pedih tidak disapa oleh Ibu Menteri," kata Putra.

Putra bahkan sempat mempertanyakan efektivitas rapat jika menteri harus pergi lebih awal dan mengusulkan penjadwalan ulang.

Namun, Chusnunia Chalim memutuskan agar rapat tetap berlanjut bersama Wakil Menteri Pariwisata dan jajaran eselon I untuk pendalaman lebih lanjut.

“Ditambah rapat yang lebih dalam dengan konsinyering,” tutup Chusnunia sebagai solusi atas keberlanjutan pembahasan evaluasi anggaran tersebut.