Bom Waktu di Bawah Aspal Jakarta: Mengapa Jalan Amblas Bisa Terjadi Lagi?

Suara.com - Rabu malam, 27 Mei 2026. Laporan pertama masuk ke Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan. Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok mulai menunjukkan gejala tidak biasa: permukaannya bergelombang dan perlahan turun.

Keesokan harinya, tim Bina Marga bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) turun ke lokasi. Jalan yang mulai mengalami deformasi ditambal sementara dan rambu peringatan dipasang. Namun tekanan lalu lintas yang nyaris tak pernah berhenti membuat kondisi terus memburuk.

Pada Kamis malam sekitar pukul 22.30 WIB, badan jalan akhirnya amblas.

Beberapa jam kemudian, tepat pukul 04.15 WIB Jumat dini hari, seorang pemotor terperosok ke dalam lubang saat melawan arah. Beruntung, ia tidak mengalami luka serius. Menjelang siang, sebuah truk milik Sudin SDA Jakarta Selatan ikut terjebak di lokasi yang sama.

Lubang yang terbentuk tidak kecil. Kedalamannya mencapai sekitar tiga meter dengan panjang sekitar 16 meter. Lokasinya berada tepat setelah Gang Empang di Jalan Raya Lenteng Agung.

Dampaknya langsung terasa. Kemacetan mengular lebih dari lima kilometer di salah satu koridor utama penghubung Jakarta Selatan dan Depok.

Namun yang membuat peristiwa ini penting bukan sekadar ukuran lubangnya.

Lenteng Agung membuka kembali pertanyaan yang lebih besar: apakah Jakarta sedang menghadapi krisis infrastruktur bawah tanah yang selama ini tidak terlihat?

Jalan Tidak Amblas dalam Semalam

Banyak orang menganggap jalan amblas terjadi karena kualitas aspal yang buruk atau bekas galian yang tidak ditutup sempurna. Kenyataannya jauh lebih rumit.

Dari hasil pengecekan di lapangan, bagian bawah jalan ternyata sudah kopong. Tanah yang selama ini menopang badan jalan perlahan hilang hingga menyisakan rongga besar di bawah permukaan.

Prosesnya berlangsung diam-diam.

Dugaan sementara mengarah pada saluran air tua yang berada di bawah jalan. Struktur drainase yang sudah menua dan mengalami kerusakan tidak lagi mampu menahan tekanan tanah maupun beban kendaraan di atasnya.

Kebocoran pada saluran tersebut memungkinkan air terus menggerus butiran tanah sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan terbentuk rongga yang makin besar, sementara permukaan jalan di atasnya masih tampak normal.

Sampai akhirnya titik kritis tercapai.

Ketika rongga sudah terlalu besar dan tanah tak lagi mampu menopang beban kendaraan, permukaan jalan runtuh dalam hitungan detik.

Inilah yang membedakan sinkhole dengan lubang jalan biasa. Yang rusak bukan lagi lapisan aspal, melainkan fondasi tanah di bawahnya.

Di Lenteng Agung, lokasi amblas diketahui berada tepat di atas saluran penghubung Kali PHB UI menuju Sungai Ciliwung. Dugaan awal menyebut struktur saluran tersebut sudah keropos akibat faktor usia.

Dengan kata lain, kerusakan yang tampak mendadak itu sesungguhnya merupakan hasil akumulasi proses bertahun-tahun.

Kota yang Berdiri di Atas Infrastruktur Menua

Kasus Lenteng Agung bukan kejadian yang berdiri sendiri.

Menurut Pemprov DKI Jakarta, penyebab utama amblesnya jalan adalah kerusakan armco atau Corrugated Steel Pipe (CSP), yakni pipa baja bergelombang yang lazim digunakan sebagai gorong-gorong di bawah jalan.

Saat pertama dipasang, material ini memang sangat kuat. Tetapi seperti semua logam, armco memiliki musuh yang tak pernah berhenti bekerja: korosi.

Seiring waktu, lapisan baja menipis, kekuatannya berkurang, lalu akhirnya gagal menahan tekanan tanah dan kendaraan di atasnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut usia armco di lokasi tersebut diperkirakan sudah lebih dari 30 tahun.

Masalahnya, armco bukan satu-satunya infrastruktur tua yang masih bekerja di bawah Jakarta.

Rano mengungkapkan bahwa berdasarkan paparan PAM Jaya, sebagian pipa air di Jakarta bahkan sudah berusia sekitar 100 tahun.

Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa banyak infrastruktur vital ibu kota dibangun untuk melayani kota yang jauh lebih kecil dibanding Jakarta hari ini.

Kini jaringan lama tersebut harus menopang jutaan kendaraan, jutaan penduduk, dan pembangunan yang terus bertambah setiap tahun.

Karena itu, menurut Rano, masyarakat tidak perlu terkejut apabila kasus jalan amblas kembali muncul di berbagai wilayah Jakarta.

Titik-Titik Rawan yang Mengintai

Tidak semua ruas jalan memiliki tingkat risiko yang sama.

Kepala Sudin SDA Jakarta Selatan, Santo, mengatakan perhatian utama perlu diberikan pada saluran melintang atau crossing yang berada tepat di bawah badan jalan.

Banyak saluran jenis ini telah berusia lebih dari 25 tahun.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah saluran yang melintas di bawah rel kereta api.

Di Lenteng Agung, saluran air yang bermasalah diketahui terhubung hingga ke Waduk UI dan Kali Ciliwung melalui jalur yang juga melewati bawah rel kereta.

Artinya, perbaikannya tidak bisa dilakukan dengan metode penggalian biasa.

"Kalau begini, tidak mungkin kita bisa menggali. Berarti harus bor, harus jacking, karena kita langsung tembus ke waduk itu," kata Rano Karno.

Metode jacking memang memungkinkan pemasangan pipa baru tanpa membongkar permukaan jalan. Namun teknik ini jauh lebih rumit, lebih mahal, dan membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih panjang.

Terlebih jika pekerjaan dilakukan di bawah jalur kereta aktif yang tidak boleh mengganggu operasional perjalanan.

Pemprov DKI mengaku telah memetakan titik-titik yang masih menggunakan armco. Namun pemetaan baru langkah awal.

Tantangan sebenarnya adalah bagaimana mengganti infrastruktur tua tersebut sebelum kerusakan terjadi.

Mengapa Pemerintah Terlihat Menunggu Jalan Amblas?

Di sinilah persoalan menjadi jauh lebih rumit.

Rano Karno mengakui pemerintah tidak bisa serta-merta memperbaiki seluruh titik rawan yang sudah terpetakan.

"Alhamdulillah dari Dinas Sumber Daya Air sudah memetakan Jakarta yang menggunakan armco itu di mana saja. Mudah-mudahan sudah terpetakan, tapi memang kita tidak bisa langsung eksekusi kalau belum terjadi apa-apa," ujarnya.

Pernyataan ini menunjukkan dilema klasik pembangunan perkotaan.

Pemerintah mengetahui lokasi-lokasi yang berisiko. Namun tindakan preventif sering terbentur keterbatasan anggaran, kompleksitas teknis, dan dampak sosial yang muncul selama proses perbaikan.

Salah satu contohnya adalah kemacetan.

Menurut Santo, pekerjaan akan jauh lebih cepat jika jalan bisa ditutup total. Masalahnya, menutup salah satu koridor utama Jakarta berarti menciptakan kemacetan yang juga merugikan masyarakat.

Akibatnya terbentuk lingkaran yang sulit diputus.

Perbaikan preventif ditunda karena berpotensi mengganggu aktivitas kota. Tetapi ketika kerusakan benar-benar terjadi, jalan justru harus ditutup lebih lama dengan biaya yang jauh lebih besar.

Dengan kata lain, kota sering kali memilih menunggu masalah muncul sebelum bertindak.

Biaya

Untuk memperbaiki kerusakan di Lenteng Agung, Pemkot Jakarta Selatan mengalokasikan sekitar Rp380 juta.

Anggaran tersebut digunakan untuk pemasangan box culvert baru dan pemulihan badan jalan sepanjang kurang lebih 10 meter.

Angka itu terlihat besar.

Namun sesungguhnya masih jauh lebih kecil dibanding biaya yang tidak pernah tercatat secara resmi.

Ada waktu yang hilang akibat kemacetan. Ada distribusi barang yang terlambat. Ada produktivitas yang menurun. Ada konsumsi bahan bakar yang meningkat. Ada pula tekanan psikologis yang dialami ribuan pengguna jalan yang harus mencari rute alternatif.

Kemacetan lebih dari lima kilometer yang terjadi di Lenteng Agung hanya berlangsung beberapa hari. Namun dampak ekonominya menyebar jauh lebih luas daripada lokasi amblas itu sendiri.

Paradoksnya sederhana.

Mencegah kerusakan hampir selalu lebih murah dibanding memperbaikinya setelah terjadi. Tetapi pencegahan sering kali kalah prioritas karena ancamannya belum terlihat oleh publik. Jalan yang masih tampak baik-baik saja jarang dianggap sebagai masalah. Sampai suatu hari ia amblas.

Apakah Jakarta Perlu Audit Infrastruktur Bawah Tanah?

Peristiwa Lenteng Agung semestinya tidak dipandang sebagai insiden tunggal.

Pakar tata kota Yayat Supriatna mengingatkan bahwa kejadian serupa berpotensi muncul di banyak lokasi lain.

"Peristiwa Lenteng Agung ini bisa terjadi di berbagai tempat lain," ujarnya kepada Suara.com.

Menurut Yayat, sejumlah kota di Indonesia pernah mengalami kasus serupa karena keberadaan drainase tua yang tersembunyi di bawah jaringan jalan.

Jakarta sendiri memiliki pengalaman pahit ketika Jalan RE Martadinata amblas pada sekitar 2010 akibat kondisi tanah yang tidak stabil.

Karena itu, pertanyaan yang relevan saat ini bukan lagi apakah sinkhole bisa terulang.

Pertanyaannya adalah: di mana dan kapan?

Teknologi untuk mendeteksi risiko sebenarnya sudah tersedia. Salah satunya adalah Ground Penetrating Radar (GPR), yang mampu memetakan rongga dan anomali di bawah permukaan tanpa harus membongkar jalan.

Sejumlah kota besar dunia telah menjadikan pemindaian bawah tanah sebagai bagian dari pemeliharaan rutin infrastruktur.

Jakarta belum sampai pada tahap itu.

Padahal yang dibutuhkan bukan hanya perbaikan ketika kerusakan muncul, melainkan sistem yang mampu menemukan masalah sebelum berubah menjadi bencana.

Audit menyeluruh terhadap jaringan drainase, gorong-gorong, dan kondisi tanah di bawah koridor-koridor utama menjadi langkah yang semakin sulit ditunda.

Yayat bahkan mendorong keterlibatan Kementerian ESDM untuk melakukan pemetaan geologi secara lebih mendalam guna mengidentifikasi potensi kerentanan di bawah jalan-jalan Jakarta.

Di saat yang sama, masyarakat juga dapat menjadi bagian dari sistem peringatan dini. Jalan yang tiba-tiba bergelombang, retakan yang terus melebar, atau permukaan tanah yang perlahan turun sering kali merupakan tanda awal yang tidak boleh diabaikan.

Pada akhirnya, Lenteng Agung mengajarkan satu hal penting.

Ancaman terbesar tidak selalu datang dari apa yang terlihat di permukaan. Kadang ia tumbuh perlahan, tersembunyi di bawah aspal, di bawah saluran tua yang terlupakan, menunggu hingga daya dukung terakhir runtuh.