Rupiah Tembus Rp 18.000 per Dolar AS, Ketua Banggar DPR: Sudah Lewati Batas Psikologis

Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan respons keras terkait nilai tukar rupiah yang terus menunjukkan tren pelemahan hingga menyentuh angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Said menilai kondisi ini telah melewati batas level psikologis dan berdampak signifikan pada pasar keuangan domestik.

"Pelemahan rupiah hari ini menyentuh batas level psikologis. Dampaknya terlihat jelas di pasar keuangan kita, khususnya bursa, di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi minus sekitar 3,04%," ujar Said di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, persoalan ini bukan lagi sekadar masalah fundamental ekonomi semata. Ia menilai nilai tukar rupiah kekinian sudah berada dalam posisi undervalued atau jauh di bawah nilai yang seharusnya.

Berdasarkan perhitungannya, nilai rupiah idealnya tidak melampaui angka Rp17.600 per dolar AS.

"Nah persoalannya ini bukan sekedar fundamental ekonomi saja karena dari sisi nilai rupiah sudah undervalued. Rupiah itu seharusnya paling tinggi maksimal tidak boleh melebihi batas di Rp17.600," ujarnya.

Menyikapi situasi tersebut, Said Abdullah mendesak perlunya penguatan sinergi antara otoritas fiskal dan moneter. Ia meminta Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) untuk segera mengambil langkah konkret melalui bauran kebijakan yang solid.

"Saya sangat berharap ada sinergi bauran fiskal dan moneter dalam forum KSSK. Manfaatkan forum itu sebaik-baiknya sambil mulai membenahi tata kelola di kebijakan fiskal kita," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya membangun optimisme bagi para pelaku usaha dan investor.

Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan kepastian melalui langkah-langkah mitigasi yang terukur agar pelemahan rupiah tidak berlanjut tanpa kendali.

Saat ditanya mengenai bentuk mitigasi yang harus dilakukan pemerintah, politisi PDI Perjuangan ini menyoroti dua poin krusial yang menjadi perhatian utama para investor:

Pertama, Kepastian Hukum. Said menegaskan bahwa pemerintah wajib menciptakan ekosistem kepastian hukum yang kuat untuk menjaga kepercayaan investor di tengah gejolak pasar global.

Kedua, Tata Kelola Kebijakan. Ia meminta setiap kebijakan dikelola secara transparan, akuntabel, dan tetap berfokus pada program-program quick win yang telah dicanangkan oleh Presiden.

"Jangan keluar dari quick win karena itu satu-satunya andalan yang sahih di dalam APBN kita. Tata kelola kebijakan harus tetap pada jalurnya agar pasar melihat kita memiliki arah yang jelas dalam menangani krisis ini," pungkasnya.