Akademisi Peringatkan Kudeta Gaya Baru, Soroti Masifnya Peran Militer di Sektor Sipil

Suara.com - Dosen Hukum Bisnis Universitas Binus, Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, memperingatkan potensi kudeta gaya baru seiring meluasnya peran militer di ruang sipil.

Reza menilai gejala ini terlihat dari pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) hingga keterlibatan tentara dalam sektor pangan dan pembangunan.

Peringatan tersebut disampaikan dalam diskusi publik di Jakarta yang membahas arah kebijakan pertahanan nasional.

Menurut Reza, situasi ini menunjukkan adanya distorsi dalam tata kelola negara, di mana militer tidak lagi terbatas pada fungsi pertahanan.

“Publik berharap ada supremasi sipil yang kuat. Tapi yang terjadi sekarang justru ruang-ruang sipil pelan-pelan diambil alih militer,” ujarnya.

Reza menilai kondisi ini berpotensi menghidupkan kembali pola lama seperti dwifungsi ABRI.

Reza juga menyoroti rencana penambahan puluhan ribu personel militer serta pembangunan batalyon baru dalam beberapa tahun ke depan.

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengambil alih peran sektor sipil yang selama ini ditangani kementerian teknis.

“Negara seperti terlihat malas membangun kapasitas sipil. Padahal kita dijanjikan jutaan lapangan kerja, tapi justru rekrutmen militer yang diperluas,” katanya.

Reza mempertanyakan efektivitas anggaran besar yang digelontorkan untuk fungsi yang dinilai tumpang tindih.

Menurutnya, sektor seperti pertanian, kesehatan, dan pembangunan seharusnya diperkuat melalui tenaga profesional sipil, bukan pendekatan militer.

Dalam forum itu, Reza juga menyinggung dugaan kasus korupsi di lembaga sipil yang melibatkan eks personel militer.

Reza menegaskan latar belakang militer tidak otomatis menjamin tata kelola yang transparan.

“Tidak ada jaminan bahwa mereka yang berasal dari militer otomatis punya transparansi yang baik saat mengelola anggaran sipil,” ujarnya.

Ia turut membandingkan dengan tren global di sejumlah negara yang mengalami penguatan militer dalam politik.

Menurutnya, pola yang muncul kini bukan lagi kudeta terbuka, melainkan infiltrasi bertahap ke institusi sipil.

“Strateginya sekarang bukan kudeta dengan tank di jalan. Militer masuk perlahan melalui regulasi dan posisi strategis,” kata Reza.

Ia mengingatkan, tekanan ekonomi dan meningkatnya pengangguran dapat memperbesar risiko terhadap demokrasi jika ruang sipil terus menyempit.

Reza menilai kondisi ini bisa mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam negara.

Selain itu, ia mengkritik arah pembangunan pertahanan yang dinilai menjauh dari modernisasi alat utama sistem persenjataan.

Menurutnya, fokus militer seharusnya pada penguatan teknologi dan kapasitas pertahanan, bukan urusan sektor sipil.

“Kalau semua persoalan diselesaikan dengan tentara, sekalian saja negara ini dijadikan negara militer,” ujarnya.

Diskusi tersebut turut menghadirkan sejumlah akademisi dan pegiat masyarakat sipil.

Forum ini menjadi ruang kritik terhadap arah kebijakan pemerintah di tengah kekhawatiran meningkatnya peran militer dalam kehidupan sipil Indonesia.