Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?

Suara.com - Momen peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, mendadak menjadi sorotan. Pasalnya berbagai peristiwa bernuansa politis terjadi dalam peristiwa tersebut.

Peristiwa yang paling mencolok dan menjadi tanda tanya adalah tidak terlihatnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dalam momen tersebut.

Di lain sisi, Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencuri perhatian dengan menunjukan keakrabannya dengan Presiden RI kini Prabowo Subianto dalam momen tersebut.

Lantas apa sisi politis dari momen kontras tersebut? Apakah memang pesan dan kesan politik yang sangat kuat?

Jokowi Tak Diundang

Absennya Jokowi memang menjadi tanda tanya pasalnya sejumlah eks Presiden dan Wakil Presiden diundang dan hadir dalam momen tersebut.

Memang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku penyelenggara acara sebelumnya menyatakan kalau semua mantan Presiden dan Wakil Presiden diundang untuk bisa hadir dalam acara upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut.

"Ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya ya," ujar Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2026).

Namun kondisi tersebut seakan berbanding terbalik, usai Ajudan Jokowi sendiri, yakni AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah mengungkapkan bahwa ketidakhadiran mantan kepala negara tersebut karena tidak diundang.

Apalagi, kata dia, hingga pagi hari H acara sebelum dimulai Jokowi belum sama sekali menerima undangan, baik secara secarik surat maupun bentuk komunikasi lainmya.

Atas dasar itu lah, kata Syarif, Jokowi tak hadir dan memilih absen dalam peringatan Upacara Hari Lahir Pancasila tersebut.

Dalam acara itu juga sebenarnya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak terlihat hadir.

Prabowo-Mega Mesra

Sebagaimana diketahui, Upacara Hari Lahir Pancasila tahun ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara.

Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin.

Di sela acara perhatian sempat tertuju pada interaksi Prabowo dan Megawati.

Keduanya terlihat berbincang hangat usai upacara sebelum melanjutkan agenda di dalam Gedung Pancasila.

Tak sampai di situ, momen tertangkap kamera juga terlihat kala Prabowo menggandeng tangan Megawati seraya berjalan bersama.

Respons PDIP-Gerindra

Menanggapi hangatnya momen Prabowo-Megawati ditanggapi normatif oleh masing-masing partai, baik dari PDIP maupun Gerindra. Kedua partai tidak mau buru-buru bicara soal nuansa politis jelang kontestasi Pemilu 2029 ke depan.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, menanggapi santai momen keakraban yang ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam peringatan Hari Lahir Pancasila.

Menurutnya, hubungan baik antara kedua tokoh bangsa tersebut bukanlah hal baru.

Andreas menilai kedekatan yang terlihat di hadapan publik itu sebagai sesuatu yang wajar. Ia mengingatkan bahwa Megawati dan Prabowo memiliki sejarah panjang dalam hubungan personal maupun politik.

Sementara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menjadi momentum membahas berbagai isu strategis terkait arah masa depan bangsa dan negara.

Hasto menilai, hubungan Prabowo dan Megawati selama ini terjalin baik serta dilandasi komitmen yang sama untuk menjaga persatuan nasional dan memperkuat ideologi Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun, Juru Bicara Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyambut positif momen keakraban Prabowo-Megawati.

Bahtra menilai, sikap "guyub" yang ditunjukkan kedua tokoh bangsa tersebut memberikan pesan kesejukan bagi masyarakat.

Menurutnya, kebersamaan para pemimpin sangat krusial di tengah kondisi dunia yang sedang tidak menentu.

Analisis

Mesranya Prabowo dan Megawati dalam acara tersebut, tanpa kehadiran Jokowi direspons oleh sejumlah analis politik.

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, menilai kemesraan Prabowo dan Megawati membawa pesan komunikasi politik yang sangat kuat. Menurutnya, ada dua poin utama yang bisa dibaca dari kedekatan tersebut.

Pertama, ia menyoroti hubungan historis panjang antara Prabowo dan Mega yang penuh dinamika. Kedua, kedekatan ini dianggap sebagai strategi Prabowo untuk menunjukkan bahwa partai di luar pemerintahan, dalam hal ini PDIP, bisa berjalan beriringan dengan penguasa.

"Secara pesan komunikasi politik, Prabowo ingin menegasikan bahwa partai oposisi bukan berarti tidak bisa sejalan dan mesra dengan pemerintah. Ini juga bisa memberikan sinyal pada Jokowi bahwa daya tawar politiknya sudah mulai tereduksi di era pemerintahan Presiden Prabowo," ujar Hasyibulloh saat dihubungi Suara.com.

Senada dengan Hasyibulloh, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menyoroti kejanggalan absennya Jokowi. Arifki mengingatkan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penetapan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional justru diterbitkan pada era pemerintahan Jokowi.

"Menariknya adalah bagaimana harmonisnya komunikasi antara Pak Prabowo dengan Bu Mega sebagai simbol persatuan. Namun di sisi lain, kita melihat tidak ada Pak Jokowi, padahal Keppres perayaan itu dikeluarkan di eranya," kata Arifki.

Arifki juga menyinggung isu mengenai undangan acara yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tersebut. Ia mempertanyakan apakah absennya Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)—mengingat hanya Megawati mantan presiden yang hadir—disebabkan karena tidak diundang atau alasan lain.

"Kalau kita baca di beberapa media, ada pernyataan dari pihak Pak Jokowi bahwa beliau tidak diundang oleh BPIP. Padahal sebelumnya BPIP menyatakan akan mengundang semua mantan presiden. Ini menjadi simbol politik yang muncul di publik," tuturnya.

Lebih jauh, Arifki melihat fenomena ini sebagai indikasi adanya "cerita lama" yang belum usai antara PDIP dan Jokowi. Menurutnya, publik bisa membaca hal ini sebagai bentuk persaingan politik yang semakin sengit antara kubu Banteng dengan Jokowi, yang kini tak lagi memegang tampuk kekuasaan tertinggi.

"Apakah ini menandakan sengitnya persaingan PDIP dengan Pak Jokowi? Jika benar beliau tidak diundang, ini menunjukkan adanya sentimen politik yang masih kuat di tengah momentum sakral ini," pungkas Arifki.

Adapun Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensa, menyebut momen kehangatan pada Hari Lahir Pancasila kemarin bukan sekadar seremoni. 

"Secara komunikasi politik, ini mengirimkan pesan bahwa Presiden tidak ingin ada kubu-kubuan, tidak ingin ada yang merasa ditinggal. Pak Prabowo memang konsisten dengan politik merangkul, dan itu terlihat jelas di momen Harlah Pancasila kemarin," ujar Hensa kepada wartawan.

Lebih lanjut, Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini mencermati perubahan sikap PDIP pasca pernyataan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto yang menyebut masalah bangsa saat ini sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo. 

Menurutnya, langkah PDIP ini bertujuan menempatkan diri sebagai pendukung Prabowo sekaligus memisahkan diri dari bayang-bayang Jokowi. 

"Ini pun menandakan bahwa PDI Perjuangan kini semakin ke sini mendekat, dan sudah terangkul oleh pak Prabowo, meski dalam posisi masing-masing mereka tak harus bermusuhan kan dan ini sekaligus jadi ajang buat PDI Perjuangan kalau mereka memang sudah tak bersama Jokowi," katanya. 

Namun di saat yang sama, Jokowi tidak tinggal diam. Dengan rencana tur keliling Indonesia bersama PSI, Hensa membaca adanya upaya Jokowi menjaga eksistensi politik keluarga dan posisi Gibran Rakabuming Raka menuju 2029. 

Situasi ini menempatkan Prabowo dalam posisi yang menantang. Di satu sisi ia membutuhkan legitimasi politik dari PDIP, namun di sisi lain ia tidak bisa meninggalkan ekosistem pendukung yang dibangun bersama Jokowi. 

"Prabowo itu politisi yang tahu betul cara menjaga hubungan di banyak arah sekaligus. Tapi sekarang, dua arah itu mulai bergerak ke tujuan yang berbeda. PDI Perjuangan makin mesra, Jokowi makin aktif. Dan Prabowo ada di tengah. Apakah ini masalah? Belum tentu. Tapi apakah ini ujian? Sudah pasti. Yang menarik justru bukan siapa yang dipilih Prabowo, melainkan seberapa lama ia bisa menjaga keseimbangan itu," ungkapnya.