Pemerintah dan DPR Sepakati Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil dalam RUU Polri

Suara.com - Pemerintah bersama DPR RI resmi menyepakati usulan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Polri yang memungkinkan anggota Polri aktif mengisi jabatan di luar institusi kepolisian.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Polri di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dalam rumusan yang disepakati, anggota Polri aktif diperbolehkan menduduki jabatan di kementerian atau lembaga atas dasar permintaan instansi terkait maupun penugasan langsung dari Presiden. Ketentuan itu tertuang dalam usulan Pasal 28A RUU Polri.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa anggota Polri dapat mengisi jabatan di luar organisasi kepolisian sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian.

“Pasal 28A Ayat (1): Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi jabatan di luar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian,” ujar Edward saat membacakan rumusan pasal tersebut.

Lebih lanjut, Edward menjelaskan bahwa jabatan yang dimaksud mencakup posisi manajerial maupun nonmanajerial pada kementerian atau lembaga yang membidangi tiga fungsi utama kepolisian, yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“a. Pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan pemeliharaan masyarakat; b. Penegakan hukum; dan c. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Edward saat membacakan usulan Pasal 28A Ayat (2).

Selain itu, pemerintah juga mengusulkan agar anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di luar institusi kepolisian apabila terdapat kebutuhan atas keahlian khusus yang dimiliki anggota Polri.

“Selain pada kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud ayat (2), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi jabatan di luar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang terdapat permintaan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahlian yang dimiliki anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujar Edward membacakan Ayat (3).

Sementara dalam Ayat (4), pemerintah mengatur kemungkinan anggota Polri aktif menduduki jabatan di luar institusi atas penugasan Presiden.

“Selain pada jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi jabatan di luar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat penugasan dari Presiden,” kata Edward.

Meski akhirnya disepakati, ketentuan tersebut sempat mendapat sorotan dari anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta. Ia mempertanyakan kesesuaiannya dengan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 yang mengatur bahwa anggota Polri baru dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.

“Apakah ayat (3) dan ayat (4) bukan penyimpangan atau bertentangan dengan ayat (3) Pasal 10 TAP MPR Nomor VII Tahun 2000? Mohon diberikan penjelasan, mudah-mudahan saya bisa paham sehingga saya akhirnya setuju ayat (3) dan ayat (4) tanpa merasa mengabaikan ayat (3) Pasal 10 TAP MPR Nomor VII Tahun 2000,” ujar Wayan.

Menanggapi hal itu, Edward mengatakan ketentuan teknis mengenai penempatan anggota Polri di luar institusi akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).

“Bisa saja memang dia mengundurkan diri atau pensiun apabila memang tidak ada kaitannya dengan tugas atau fungsinya, tetapi itu akan diatur lebih rinci di dalam Peraturan Pemerintah,” jelasnya.