- Unggahan lama Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto kembali viral di media sosial saat nilai tukar rupiah melemah.
- Publik membandingkan kritik ekonomi masa lalu dengan kondisi pemerintahan saat ini sehingga memicu fenomena narrative backlash di digital.
- Kontradiksi narasi politik tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jika tidak segera direspons secara terbuka dan transparan.
Suara.com - Unggahan lama milik Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto kembali ramai beredar di media sosial di tengah pelemahan rupiah dan tekanan terhadap pasar keuangan.
Potongan video, tangkapan layar, hingga pernyataan lama soal ekonomi dibagikan ulang oleh warganet dengan berbagai komentar bernada sindiran.
Fenomena itu muncul setelah nilai tukar rupiah menembus Rp18.200 per dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fajar Junaedi, menilai kemunculan kembali arsip digital tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan partai politik yang kini berada dalam posisi berkuasa.
"Fenomena unggahan lama Prabowo dan Partai Gerindra yang kembali viral ini seperti sebuah drama klasik yang dimainkan ulang di panggung digital," kata Fajar kepada Suara.com, Selasa (9/6/2026).
Menurut Fajar, publik saat ini membandingkan pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan ketika Gerindra masih berada di luar pemerintahan dengan kondisi yang terjadi sekarang.
Ketika itu, kritik terhadap pelemahan rupiah dan pengelolaan ekonomi disampaikan secara keras. Namun saat menghadapi situasi serupa sebagai penguasa, publik menilai terdapat perubahan nada komunikasi.
Fajar menyebut fenomena tersebut sebagai narrative backlash atau situasi ketika narasi politik masa lalu justru berbalik menjadi tekanan bagi pihak yang pernah membangunnya.
"Inilah yang dalam teori komunikasi disebut sebagai narrative backlash yaitu ketika narasi masa lalu menjadi boomerang yang menghantam citra hari ini," ujarnya.
Ia menilai media sosial membuat jejak komunikasi politik nyaris tidak pernah hilang. Potongan video, pernyataan, maupun unggahan lama dapat kembali muncul dan menyebar luas hanya dalam waktu singkat.
Menurut Fajar, kondisi itu tidak hanya memunculkan perdebatan di ruang digital, tetapi juga berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Ketika seorang pemimpin atau partai mengkritik keras suatu masalah di masa oposisi, lalu nada bicaranya melunak atau bahkan terkesan downplaying ketika sudah memegang kendali, publik merasakan adanya ketidakselarasan yang kuat," tuturnya.
Ia mengatakan masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah urban yang aktif di media sosial, mulai mempertanyakan konsistensi sikap para elite politik.
Dalam situasi ekonomi yang sedang tertekan, kontradiksi antara narasi lama dan kondisi saat ini dinilai semakin mudah memicu kekecewaan publik.
"Efeknya adalah penurunan source credibility," kata Fajar.