- Unggahan lama Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto kembali viral di media sosial saat nilai tukar rupiah melemah.
- Publik membandingkan kritik ekonomi masa lalu dengan kondisi pemerintahan saat ini sehingga memicu fenomena narrative backlash di digital.
- Kontradiksi narasi politik tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jika tidak segera direspons secara terbuka dan transparan.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa respons pemerintah terhadap situasi tersebut akan sangat menentukan persepsi publik ke depan.
"Hasilnya adalah erosi kepercayaan yang cepat. Publik tidak hanya kecewa dengan kondisi rupiah, tetapi juga dengan cara pemerintah meresponsnya," tegasnya.
Fajar menyarankan pemerintah tidak menghindari atau menyangkal kritik masa lalu. Sebaliknya, pemerintah perlu menjelaskan perubahan konteks dan menunjukkan langkah nyata yang sedang dilakukan.
"Pemimpin tidak perlu malu mengakui masa lalunya. Justru sebaliknya, akui dengan terbuka bahwa kritik dulu lahir dari keprihatinan yang sama, lalu jelaskan bagaimana situasi dan konteks telah berubah," ucapnya.
Menurut dia, di era digital tidak ada unggahan yang benar-benar menjadi masa lalu.
"Karena di era digital, tidak ada yang benar-benar 'unggahan lama'. Semua bisa kembali hidup kapan saja. Pada akhirnya, politik bukan hanya soal mengelola negara, tetapi juga mengelola makna dan kepercayaan," pungkasnya.