Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan

Suara.com - Unggahan lama milik Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto kembali ramai beredar di media sosial di tengah pelemahan rupiah dan tekanan terhadap pasar keuangan.

Potongan video, tangkapan layar, hingga pernyataan lama soal ekonomi dibagikan ulang oleh warganet dengan berbagai komentar bernada sindiran.

Fenomena itu muncul setelah nilai tukar rupiah menembus Rp18.200 per dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fajar Junaedi, menilai kemunculan kembali arsip digital tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan partai politik yang kini berada dalam posisi berkuasa.

"Fenomena unggahan lama Prabowo dan Partai Gerindra yang kembali viral ini seperti sebuah drama klasik yang dimainkan ulang di panggung digital," kata Fajar kepada Suara.com, Selasa (9/6/2026).

Menurut Fajar, publik saat ini membandingkan pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan ketika Gerindra masih berada di luar pemerintahan dengan kondisi yang terjadi sekarang.

Ketika itu, kritik terhadap pelemahan rupiah dan pengelolaan ekonomi disampaikan secara keras. Namun saat menghadapi situasi serupa sebagai penguasa, publik menilai terdapat perubahan nada komunikasi.

Fajar menyebut fenomena tersebut sebagai narrative backlash atau situasi ketika narasi politik masa lalu justru berbalik menjadi tekanan bagi pihak yang pernah membangunnya.

"Inilah yang dalam teori komunikasi disebut sebagai narrative backlash yaitu ketika narasi masa lalu menjadi boomerang yang menghantam citra hari ini," ujarnya.

Ia menilai media sosial membuat jejak komunikasi politik nyaris tidak pernah hilang. Potongan video, pernyataan, maupun unggahan lama dapat kembali muncul dan menyebar luas hanya dalam waktu singkat.

Menurut Fajar, kondisi itu tidak hanya memunculkan perdebatan di ruang digital, tetapi juga berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Ketika seorang pemimpin atau partai mengkritik keras suatu masalah di masa oposisi, lalu nada bicaranya melunak atau bahkan terkesan downplaying ketika sudah memegang kendali, publik merasakan adanya ketidakselarasan yang kuat," tuturnya.

Ia mengatakan masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah urban yang aktif di media sosial, mulai mempertanyakan konsistensi sikap para elite politik.

Dalam situasi ekonomi yang sedang tertekan, kontradiksi antara narasi lama dan kondisi saat ini dinilai semakin mudah memicu kekecewaan publik.

"Efeknya adalah penurunan source credibility," kata Fajar.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa respons pemerintah terhadap situasi tersebut akan sangat menentukan persepsi publik ke depan.

"Hasilnya adalah erosi kepercayaan yang cepat. Publik tidak hanya kecewa dengan kondisi rupiah, tetapi juga dengan cara pemerintah meresponsnya," tegasnya.

Fajar menyarankan pemerintah tidak menghindari atau menyangkal kritik masa lalu. Sebaliknya, pemerintah perlu menjelaskan perubahan konteks dan menunjukkan langkah nyata yang sedang dilakukan.

"Pemimpin tidak perlu malu mengakui masa lalunya. Justru sebaliknya, akui dengan terbuka bahwa kritik dulu lahir dari keprihatinan yang sama, lalu jelaskan bagaimana situasi dan konteks telah berubah," ucapnya.

Menurut dia, di era digital tidak ada unggahan yang benar-benar menjadi masa lalu.

"Karena di era digital, tidak ada yang benar-benar 'unggahan lama'. Semua bisa kembali hidup kapan saja. Pada akhirnya, politik bukan hanya soal mengelola negara, tetapi juga mengelola makna dan kepercayaan," pungkasnya.