Mendagri Usulkan Tambahan Anggaran Rp 6,27 Triliun, Pagu Kemendagri 2027 Jadi Rp 10,93 Triliun

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan tambahan pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2027 sebesar Rp6,27 triliun. Jika disetujui, total pagu anggaran Kemendagri pada 2027 akan mencapai Rp10,93 triliun, meningkat dari pagu indikatif awal sebesar Rp4,65 triliun.

Usulan tersebut disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

Menurut Tito, tambahan anggaran dibutuhkan untuk mendukung berbagai program strategis Kemendagri, termasuk penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu komponen utama yang diusulkan adalah insentif fiskal daerah sebesar Rp1 triliun. Dana tersebut direncanakan untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik.

“Tahun ini kita memang sudah bekerja untuk melaksanakan kegiatan pemberian award kepada daerah yang berprestasi, dibagi dalam enam region dengan alokasi anggaran Rp1 triliun. Namun kemarin kami mengalami realokasi anggaran dari Kementerian Keuangan sehingga anggarannya berkurang,” kata Tito.

Ia menilai skema insentif tersebut penting untuk memperkuat mekanisme reward and punishment sekaligus menciptakan iklim kompetitif antardaerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, tahun depan kami tetap mengusulkan anggaran Rp1 triliun dalam rangka insentif fiskal daerah,” ujarnya.

Selain itu, Kemendagri mengusulkan Rp398,5 miliar untuk dukungan manajemen, termasuk layanan administrasi, operasional, dan kebutuhan organisasi pada 12 komponen serta 37 satuan kerja.

Kemudian, Rp72,8 miliar diusulkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana kantor serta penggantian Barang Milik Negara (BMN).

Tito juga menekankan pentingnya pengamanan aset milik Kemendagri, termasuk sertifikasi aset tanah yang tersebar di berbagai daerah.

“Pengelolaan keuangan dan aset perlu diperkuat karena cukup banyak aset Kemendagri yang harus diamankan, termasuk tanah yang perlu disertifikasi satu per satu,” katanya.

Untuk kebutuhan tersebut, Kemendagri mengusulkan alokasi Rp27,1 miliar yang juga mencakup pengelolaan sistem keuangan dan perbendaharaan.

Di bidang lingkungan, Kemendagri juga mengusulkan anggaran Rp444,5 miliar melalui kerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) dalam program Local Service Delivery Improvement Project untuk penanganan sampah di berbagai daerah.

Program tersebut akan difokuskan pada wilayah di luar 34 kawasan aglomerasi yang saat ini telah masuk dalam program penanganan pemerintah.

Sementara itu, Tito juga mengusulkan agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pemanfaatan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) sebesar Rp651,7 miliar dapat dikembalikan untuk mendukung program Kemendagri.

Menurutnya, penguatan layanan Dukcapil menjadi sangat penting karena pemerintah tengah menyiapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang bergantung pada kualitas dan akurasi data kependudukan nasional.

“Kami mengusulkan agar PNBP tersebut dapat digunakan kembali oleh Kemendagri untuk penguatan layanan publik, terutama Dukcapil, karena pemerintah akan meluncurkan e-government yang platform utamanya berbasis data Dukcapil,” ujar Tito.

Ia berharap Komisi II DPR RI dapat mendukung usulan tambahan anggaran tersebut agar Kemendagri mampu menjalankan tugas dan program yang semakin kompleks pada tahun mendatang.

“Dari kebutuhan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan Kemendagri, kami memerlukan dukungan tambahan sebesar Rp6,27 triliun sehingga total pagu anggaran Kemendagri tahun 2027 menjadi Rp10,93 triliun,” kata Tito.