Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang

Suara.com - Dialog antara Kepala Staf Kepresidenan (Kastaf) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman dan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) berubah menjadi forum kritik terhadap sejumlah program strategis pemerintah.

Mulai dari efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), krisis regenerasi petani, hingga mandeknya hilirisasi riset kampus menjadi sorotan utama.

Di hadapan Dudung, mahasiswa mempertanyakan kesiapan pemerintah mewujudkan swasembada pangan dan Indonesia Emas 2045 di tengah realitas mayoritas petani Indonesia yang telah berusia lanjut serta minimnya minat generasi muda terjun ke sektor pertanian.

Kritik paling tajam muncul ketika mahasiswa menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur dan teknologi pertanian tidak akan berarti jika pemerintah gagal menyelesaikan persoalan regenerasi petani.

Mereka mengingatkan bahwa mencetak petani yang mandiri, adaptif, dan mampu mengelola teknologi modern membutuhkan waktu hingga belasan tahun, sementara saat ini sektor pertanian masih identik dengan kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan.

Menanggapi hal itu, Dudung mengakui mayoritas petani Indonesia memang berusia di atas 40 tahun. Menurutnya, modernisasi pertanian menjadi kunci agar sektor agraria kembali menarik bagi generasi muda.

“Teknologi harus menjadi pintu masuk agar anak muda mau kembali melihat pertanian sebagai profesi yang menjanjikan,” ujarnya.

MBG Diakui Masih Bermasalah

Tak hanya sektor pertanian, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat perbedaan kualitas pelaksanaan antarwilayah, bahkan ditemukan makanan yang tidak habis dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Dudung secara terbuka mengakui pemerintah menemukan berbagai persoalan dalam implementasi program unggulan tersebut dan memastikan evaluasi besar-besaran segera dilakukan.

“Pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang MBG,” kata Dudung.

Menurutnya, pemerintah telah menemukan disparitas kualitas pelaksanaan program di berbagai daerah sehingga membutuhkan pembenahan agar tujuan peningkatan gizi benar-benar tercapai.

Ia menegaskan, penataan ulang akan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni standar mutu gizi makanan, kualitas bahan pangan yang digunakan, dan ketepatan sasaran penerima manfaat, terutama di wilayah rawan stunting dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

“Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi,” tegasnya.

Riset Kampus Dinilai Mandek di Rak Perpustakaan

Persoalan lain yang mengemuka dalam diskusi adalah minimnya hilirisasi hasil riset perguruan tinggi.

Mahasiswa menilai banyak inovasi akademik berakhir hanya menjadi jurnal ilmiah tanpa pernah masuk ke dunia industri atau menghasilkan nilai ekonomi nyata.

Mereka mendesak pemerintah membangun ekosistem yang mampu menjembatani hasil penelitian kampus dengan kebutuhan pasar melalui dukungan pendanaan, inkubasi bisnis, hingga pembentukan perusahaan rintisan berbasis teknologi.

Dudung mengakui persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.

“Masalah utama kita sekarang adalah hilirisasi sumber daya manusia. Banyak ide bagus, tetapi berhenti sebagai dokumen tanpa implementasi,” katanya.

Hasil diskusi tersebut, lanjut Dudung, akan dilaporkan langsung kepada Presiden sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan lanjutan.

Ekonomi Ekstraktif Dipertanyakan

Mahasiswa juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menggeser pembangunan dari pola ekonomi ekstraktif menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Menjawab kritik tersebut, Dudung menegaskan pemerintah mulai mengarahkan pembangunan ke konsep ekonomi restoratif yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi ketahanan pangan jangka panjang.

“Kalau persoalan ekologis tidak diselesaikan, itu akan menjadi hambatan besar bagi ketahanan pangan nasional,” ujarnya.