Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi

Suara.com - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan baru-baru ini menegaskan bahwa anak berusia 6 tahun yang menjadi korban perundungan di Jakarta Pusat berhak memperoleh restitusi dari pelaku.

Pernyataan tersebut membuat istilah restitusi kembali menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan hak-hak korban tindak pidana.

Meski sering muncul dalam pemberitaan hukum, masih banyak masyarakat yang belum memahami arti restitusi dan bagaimana mekanisme pemberiannya.

Padahal, restitusi merupakan salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk membantu korban mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Dalam berbagai kasus kekerasan, perundungan, eksploitasi, maupun tindak pidana lainnya, perhatian masyarakat umumnya lebih banyak tertuju pada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Sementara itu, hak korban untuk memperoleh pemulihan sering kali luput dari perhatian.

Karena itu, memahami pengertian restitusi menjadi penting agar masyarakat mengetahui hak yang dapat diperjuangkan ketika menjadi korban suatu tindak pidana.

Apa Itu Restitusi?

Secara sederhana, restitusi dapat diartikan sebagai penggantian kerugian yang diberikan kepada korban oleh pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), restitusi memiliki makna ganti kerugian atau pembayaran kembali. Pengertian tersebut kemudian diperjelas dalam berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku maupun pihak ketiga yang bertanggung jawab.

Kerugian yang dimaksud tidak selalu berbentuk kehilangan materi. Restitusi juga dapat mencakup biaya pengobatan, rehabilitasi medis, pemulihan psikologis, kehilangan penghasilan, hingga kerugian lain yang muncul sebagai akibat langsung dari tindak pidana.

Konsep restitusi lahir dari prinsip bahwa korban berhak memperoleh pemulihan yang layak. Oleh karena itu, tanggung jawab pemulihan tidak sepenuhnya dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut.

Dalam praktiknya, restitusi banyak diterapkan pada kasus yang melibatkan anak, perempuan, korban kekerasan seksual, perdagangan orang, hingga tindak pidana yang menimbulkan dampak fisik dan psikologis serius.

Khusus bagi anak, hak restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Aturan ini memberikan landasan hukum agar anak yang menjadi korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang memadai.

Penjelasan Wamen PPPA

Dalam kasus perundungan yang menimpa bocah berusia 6 tahun di Jakarta Pusat, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menegaskan bahwa korban memiliki hak untuk mengajukan restitusi.

Menurut Veronica, hak tersebut dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan fisik maupun psikis.

"Apabila terduga pelaku merupakan anak, pembayaran restitusi menjadi tanggung jawab orangtuanya," ujar Veronica dalam keterangan resmi.

Selain itu, keluarga korban juga memiliki peluang menempuh jalur ganti rugi terhadap pihak lain yang diduga lalai sehingga turut menyebabkan kerugian pada korban.

"Orangtua korban juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengelola fasilitas publik apabila terbukti terdapat kelalaian dalam membiarkan kabel beraliran listrik terbuka di area bermain anak," katanya.

Menurut Veronica, dampak yang dialami korban tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi mental dan emosional anak dalam jangka panjang.

"Kasus ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang," ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa korban menunjukkan gejala ketakutan dan histeria ketika berinteraksi dengan orang lain di luar anggota keluarganya.

Karena itu, pemulihan korban membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, hingga tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam pendampingan anak.

Kementerian PPPA bersama UPT PPPA DKI Jakarta juga telah memberikan sejumlah layanan awal, termasuk pendampingan sosial, psikoedukasi, dan konsultasi hukum bagi keluarga korban.