REGIONAL:
- Sebanyak 326 kepala sekolah SMA dan SMK di Sulawesi Selatan mengundurkan diri massal pasca temuan BPK terkait dana BOS.
- Wakil Ketua Komisi X DPR RI meminta Kemendikdasmen segera melakukan investigasi mendalam serta evaluasi menyeluruh atas tata kelola dana BOS.
- Pemerintah daerah diminta memperbaiki komunikasi dan sistem pembinaan sekolah guna mengatasi masalah manajemen administratif yang selama ini terjadi.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan respons tegas terkait kabar mundurnya 326 Kepala Sekolah SMA dan SMK di Sulawesi Selatan (Sulsel) secara massal.
Fenomena ini diduga dipicu oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ia menyayangkan kejadian tersebut dan meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera turun tangan untuk melakukan investigasi mendalam.
"Kami menyayangkan hal tersebut terjadi. Kami meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah beserta seluruh jajaran untuk segera melakukan evaluasi dan mencari tahu kejadian yang sesungguhnya di Sulawesi Selatan hari ini," ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Berdasarkan informasi yang berkembang, pengunduran diri ratusan kepala sekolah ini terjadi dalam dua tahap, yakni 128 kepala sekolah pada tahap pertama dan 198 pada tahap kedua. Muncul dugaan bahwa terdapat perintah atau tekanan untuk mengundurkan diri pasca-temuan BPK tersebut.
Lalu menekankan bahwa persoalan penyelewengan dana BOS bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia.
Menurutnya, hal ini menjadi sinyal kuat bahwa ada masalah pada sistem pembinaan dan tata kelola.
"Ketika terjadi seperti ini, maka artinya pembinaan, tata kelola, serta juklak-juknis (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) penggunaan dana BOS harus kita evaluasi lagi. Kami di Komisi X langsung berkoordinasi dengan kementerian terkait," tegasnya.
Ia menyarankan agar pemerintah lebih mengedepankan pendampingan dan pembinaan kepada pihak sekolah dalam mengelola anggaran, alih-alih hanya melakukan pengawasan administratif yang kaku.
Lebih lanjut, Lalu melihat adanya indikasi komunikasi yang buruk antara Dinas Pendidikan setempat dengan para kepala sekolah. Ia mendesak pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk turut bertanggung jawab melakukan evaluasi internal.
"Artinya ada komunikasi yang tidak baik antara dinas dan sekolah, dalam hal ini kepala sekolah. Masalah manajemen ini perlu terus ditingkatkan, tidak hanya oleh pemda tetapi juga oleh kementerian," tambahnya.
Terkait adanya dugaan kebocoran dana atau kerugian negara, Komisi X DPR RI mendukung penuh penegakan hukum guna memberikan efek jera. Namun, Lalu menekankan agar penataan ulang sistem menjadi prioritas utama.
"Tentu kami mendorong agar hal ini ditata ulang kembali. Jika arahnya memang pidana, maka tentu kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut," pungkasnya.
Untuk diketahui, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Kebijakan tersebut muncul setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan sekolah, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dinilai bermasalah secara administratif.
Persoalan itu memicu dinamika di internal dunia pendidikan Sulsel, mengingat jumlah kepala sekolah yang terdampak mencapai ratusan orang di berbagai jenjang SMA dan SMK.
TERPOPULER