REGIONAL:
- Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai pemerintahan Prabowo terjebak kebijakan warisan masa lalu yang membebani kondisi ekonomi rakyat.
- Kebijakan sentralisasi perizinan tambang melalui aturan lama menyebabkan pemerintah daerah kehilangan pendapatan serta mengalami krisis fiskal yang berat.
- Rencana kenaikan harga kebutuhan pokok dan iuran BPJS berpotensi memicu kemarahan publik serta aksi massa dalam waktu dekat.
"Daerah dimiskinkan. Semua izin-izin tambang itu ditarik ke pusat lewat Undang-Undang Omnibus Law. Sekarang daerah mengeluh karena otonomi daerah sudah sentralistik, antara ada dan tiada," kata Pangi.
Menurutnya, banyak daerah kaya sumber daya alam justru jatuh miskin karena izin tambang ditarik ke pusat, sementara dampak kerusakan lingkungan dibebankan ke daerah.
"Kepala dipegang, ekor juga dipegang. Izin tambang diambil pusat, oligarki yang ambil semua, tapi kerusakan lingkungan suruh Bupati yang urus. Daerah akhirnya babak belur, ini jebakan juga supaya orang nggak simpatik," jelasnya.
Pangi mengingatkan bahwa kemarahan rakyat saat ini sedang menabung momentum. Jika tidak ada kebijakan yang "menggembirakan hati rakyat", maka titik kulminasi berupa aksi massa besar-besaran tinggal menunggu pemicunya saja.
"Jangan coba-coba bermain api dengan kemarahan rakyat. Nabung terus saja diulangi dan nggak ada pembenahan. Ini akan membakar publik, tinggal menunggu momentum titik kulminasinya saja," ujar Pangi.
Di sisi lain, Pangi mengaku masih menyimpan harapan terhadap pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
"Mudah-mudahan habis ini akan banyak program kebijakan yang menggembirakan hati rakyat," pungkasnya. (Reporter: Dinda Pramesti K)
TERPOPULER
