Prabowo Dinilai Cuma 'Cebokin' Rezim Lama: 'Ada yang Happy Kalau Didemo'

Suara.com - Pangi secara blak-blak menyebut bahwa banyak persoalan yang dihadapi Prabowo saat ini adalah dampak dari kebijakan "ugal-ugalan" rezim sebelumnya

Pengamat Politik sekaligus Founder Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, melontarkan kritik keras terhadap situasi ekonomi dan politik di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pangi menilai, Prabowo saat ini tengah berada dalam "jebakan" kebijakan warisan masa lalu yang berpotensi memicu kemarahan besar di tingkat akar rumput.

Dalam bincang-bincang di kanal YouTube Bambang Widjojanto, Pangi menyoroti rentetan rencana kenaikan harga mulai dari BPJS Kesehatan, BBM Pertamax, hingga gas LPG 3 kg yang dinilai sangat melukai hati rakyat.

Pangi secara blak-blak menyebut bahwa banyak persoalan yang dihadapi Prabowo saat ini adalah dampak dari kebijakan "ugal-ugalan" rezim sebelumnya, mulai dari utang yang membengkak hingga proyek infrastruktur yang mangkrak.

"Prabowo tuh hanya cebokin aja. Jadi kalau hari ini Prabowo didemo, jangan lupa ada yang happy, ada yang senang, dan itu orangnya nggak jauh-jauh dari dia," ujar Pangi, dikutip Senin (15/6/2026).

Ia memperingatkan agar Prabowo tidak terus-menerus mengikuti koridor yang jauh dari rakyat, seperti terlalu sering ke luar negeri sementara harga kebutuhan pokok di dalam negeri terus mencekik.

Salah satu poin paling tajam yang disorot Pangi adalah rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ia mengecam keras Menteri Kesehatan yang dianggapnya memperlakukan jaminan kesehatan sebagai ladang bisnis.

"Ini bayangkan Menteri Kesehatan yang berbisnis sama rakyat mau naikin BPJS. Kurang ajar itu, nggak bagus begitu masa berbisnis sama rakyat untuk kesehatan. Duit banyak, geser aja (anggaran). Sekarang orang untuk makan aja susah, yang mandiri itu sudah banyak yang nggak bayar iuran karena nggak ada duit," tegas Pangi.

Tak hanya BPJS, Pangi juga mengungkap adanya laporan palsu atau "asal bapak senang" (ABS) terkait harga LPG 3 kg yang dipamerkan di depan Presiden.

"Kemarin gas LPG dipamerkan harganya 16 ribu di depan Pak Prabowo. Padahal di lapangan sudah tiga kali lipat harganya. Di muka umum membohongi Presiden. Itu kalau revolusi 'emak-emak' bahaya itu, ras terkuat di muka bumi," tambahnya.

Daerah "Dimiskinkan" oleh Pusat

Pangi juga menyoroti kondisi fiskal sejumlah pemerintah daerah yang dinilai semakin tertekan akibat berkurangnya sumber-sumber pendapatan daerah.

Banyak daerah saat ini mengalami keterbatasan anggaran karena kewenangan terkait perizinan, termasuk sektor pertambangan, telah tersentralisasi melalui regulasi yang diterapkan sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

"Daerah dimiskinkan. Semua izin-izin tambang itu ditarik ke pusat lewat Undang-Undang Omnibus Law. Sekarang daerah mengeluh karena otonomi daerah sudah sentralistik, antara ada dan tiada," kata Pangi.

Menurutnya, banyak daerah kaya sumber daya alam justru jatuh miskin karena izin tambang ditarik ke pusat, sementara dampak kerusakan lingkungan dibebankan ke daerah.

"Kepala dipegang, ekor juga dipegang. Izin tambang diambil pusat, oligarki yang ambil semua, tapi kerusakan lingkungan suruh Bupati yang urus. Daerah akhirnya babak belur, ini jebakan juga supaya orang nggak simpatik," jelasnya.

Pangi mengingatkan bahwa kemarahan rakyat saat ini sedang menabung momentum. Jika tidak ada kebijakan yang "menggembirakan hati rakyat", maka titik kulminasi berupa aksi massa besar-besaran tinggal menunggu pemicunya saja.

"Jangan coba-coba bermain api dengan kemarahan rakyat. Nabung terus saja diulangi dan nggak ada pembenahan. Ini akan membakar publik, tinggal menunggu momentum titik kulminasinya saja," ujar Pangi.

Di sisi lain, Pangi mengaku masih menyimpan harapan terhadap pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Mudah-mudahan habis ini akan banyak program kebijakan yang menggembirakan hati rakyat," pungkasnya. (Reporter: Dinda Pramesti K)