Guru Ungkap Ada PPPK Paruh Waktu Bergaji Rp15 Ribu, Anggaran Pendidikan Disorot

Suara.com - Perwakilan guru dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang APBN 2026 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/6/2026), mengungkap kondisi kesejahteraan guru yang disebut semakin memprihatinkan.

Dalam persidangan tersebut, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, mengungkap adanya guru PPPK paruh waktu di Sumedang yang hanya menerima gaji Rp15 ribu setelah dipotong iuran BPJS.

Iman menilai munculnya skema PPPK paruh waktu merupakan dampak dari keterbatasan anggaran pendidikan yang, menurutnya, ikut terpengaruh oleh kebijakan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Yang paling rendah itu yang kita tahu adalah di Sumedang misalkan, Rp50 ribu per bulan, itu pun dipotong BPJS jadi cuma Rp15 ribu. Lalu kemudian di beberapa daerah, Kabupaten Dompu Rp139 ribu per bulan, Musi Rawas Rp100 ribu per bulan jika sudah sertifikasi, kalau belum sertifikasi dapatnya Rp500 ribu," kata Iman usai persidangan.

Tunjangan Guru Madrasah Disebut Tak Dibayarkan

Iman juga menyoroti kondisi guru madrasah yang disebut terdampak akibat keterbatasan anggaran.

Menurutnya, selain antrean pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sangat panjang, guru madrasah kini harus menghadapi kenyataan bahwa tunjangan profesi mereka tidak dapat dibayarkan.

Ia merujuk pada Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 85/STK.00/2026.

"Dinyatakan bahwa tunjangan profesi guru madrasah tidak dibayarkan karena tidak tersedianya alokasi anggaran, atau tidak ada dananya," ujarnya.

Guru Terpaksa Cari Penghasilan Tambahan

Iman mengatakan kondisi tersebut memaksa banyak guru mencari pekerjaan sampingan demi memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagian menjadi pengemudi ojek online, mengajar bimbingan belajar, hingga menjalani berbagai pekerjaan serabutan.

Namun, bagi guru yang sebelumnya berjualan di kantin sekolah, pendapatan tambahan itu kini disebut ikut berkurang karena kantin sepi setelah adanya Program MBG.

"Tiga hari mau Lebaran, ada guru dari Sulawesi menghubungi saya meminjam uang Rp250 ribu untuk beli popok. Masa negara enggak bisa nyediain untuk itu? Kan basic," keluhnya.

Kritik terhadap Kebijakan Anggaran

Di hadapan majelis hakim konstitusi, Iman juga menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan yang menurutnya mengorbankan sektor pendidikan.

"Kita sudah sampai kepada masa kebodohan merajalela ketika MBG dibela, keracunan dianggap biasa, mempertontonkan keserakahan dan membiarkan negeri ini dalam malapetaka. Saya bersaksi, siapa pun yang merampok anggaran pendidikan, di dunia dipenjara, di akhirat dia masuk neraka," ucap Iman.

Sidang tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan perkara Nomor 52 dan 55 di Mahkamah Konstitusi terkait alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam UU APBN 2026 dan UU Sisdiknas.

Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) menggugat kebijakan pemerintah yang memasukkan pendanaan MBG ke dalam alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

KOSPI menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan konstitusi karena dinilai mengurangi kualitas pendidikan, memangkas anggaran operasional sekolah, serta berdampak terhadap kesejahteraan guru di berbagai daerah.