Suster Sesilia Turun ke Jalan, Biarawati Ini Pasang Badan Dukung Demo Mahasiswa di DPR RI

Suara.com - Pemandangan berbeda terlihat di tengah riuhnya aksi unjuk rasa yang memadati kawasan depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Di bawah langit Jakarta yang mulai meredup dan mendung sekitar pukul 17.30 WIB, seorang biarawati tampak berdiri kokoh di antara kerumunan massa aksi.

Ia adalah Suster Sesilia, pemimpin Yayasan Generasi Baru Bahana Indonesia (GEBBANA). Dirinya memilih hadir langsung untuk memberikan dukungan moral kepada para mahasiswa yang sedang menyuarakan aspirasi mereka.

Kehadiran Suster Sesilia di tengah demonstrasi ini bukan tanpa alasan. Di saat eskalasi politik meningkat, ia merasa terpanggil untuk berdiri bersama elemen masyarakat, khususnya kaum muda.

Baginya, keberanian mahasiswa dalam mengkritisi jalannya pemerintahan adalah sebuah harapan bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Ia melihat ada ketulusan dalam gerakan yang dibangun oleh para intelektual muda tersebut dalam merespons situasi negara yang sedang tidak baik-baik saja.

Kepada Suara.com, Suster Sesilia mengatakan kehadirannya dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR ini terdorong oleh kepedulian kepada mahasiswa.

Kehadirannya menjadi simbol bahwa keresahan terhadap kebijakan publik kini telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan religius yang biasanya jarang terlihat di barisan depan demonstrasi politik.

"Mereka (mahasiswa) peduli dengan situasi negara saat ini. Nah, itu yang bikin saya peduli dengan perjuangan mereka, karena mereka adalah masa depan bangsa. Saya tidak berorasi, tapi saya dukung suara mahasiswa," ujarnya di sela-sela suara orasi massa aksi.

Baca Juga

• BEM SI Nilai DPR Tak Pro Rakyat, Malah Fokus Bahas RUU Polri

Kritik Program MBG dan Koperasi Desa

Dalam aksinya tersebut, Suster Sesilia tidak sekadar hadir secara fisik. Ia membawa keresahan mendalam terkait arah kebijakan pemerintah yang dinilai memerlukan evaluasi total.

Fokus utamanya tertuju pada beberapa program unggulan pemerintah yang saat ini tengah berjalan, namun dianggapnya justru membebani keuangan negara tanpa memberikan dampak signifikan bagi rakyat kecil.

Tuntutan dari mahasiswa, bagi Suster Sesilia, adalah hal yang benar dan tepat untuk disuarakan.

Ia turut menyoroti beberapa program pemerintah yang dinilai perlu dibenahi yakni: Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, kedua program tersebut menghabiskan uang negara dalam jumlah besar.

Alokasi anggaran yang fantastis itu seharusnya bisa dikelola dengan lebih transparan dan efektif agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar menjadi proyek seremonial.

Kritik ini sejalan dengan kegelisahan mahasiswa yang menuntut akuntabilitas publik.

Suster Sesilia memandang bahwa kebijakan yang diambil pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar ambisi politik yang mengesampingkan efisiensi anggaran negara.

Soroti Nasib Masyarakat Merauke dan Dampak PSN

Meski sehari-hari bertugas di Jakarta, jangkauan perhatian Suster Sesilia melampaui batas-batas ibu kota.

Ia mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi masyarakat di ujung timur Indonesia, tepatnya di Merauke, Papua Selatan.

Wilayah tersebut kini tengah menjadi pusat perhatian akibat implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masif.

Suster Sesilia mengaku prihatin dengan kehidupan masyarakat lokal Merauke yang terdampak PSN.

Ia melihat adanya ketimpangan yang nyata antara eksploitasi sumber daya alam dengan kesejahteraan penduduk asli setempat.

Hal ini menjadi ironi besar di tengah klaim pembangunan yang terus didengungkan oleh pemerintah pusat.

"Kehidupan masyarakat tidak diperhatikan, bahkan mereka miskin di atas kekayaan mereka sendiri. Sementara orang lain menikmati hasil bumi mereka. Jadi saya prihatin dengan kehidupan mereka," tuturnya.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar masyarakat adat.

Ia menilai pemerintah sering kali terjebak pada angka-angka pertumbuhan ekonomi makro, namun melupakan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial bagi warga lokal yang tanahnya digunakan untuk kepentingan proyek negara.

Situasi di lapangan yang semakin dinamis membuat Suster Sesilia berharap agar pemerintah tidak menutup telinga terhadap gelombang protes yang terjadi.

Aksi mahasiswa di depan gedung parlemen ini seharusnya menjadi momentum bagi para pemangku kebijakan untuk bercermin dan melihat kembali efektivitas program-program yang telah diluncurkan.

Suster Sesilia menilai pemerintah harus bergerak membenahi program-program yang ada. Masyarakat lokal maupun perkotaan perlu diperhatikan secara seksama oleh pemerintah. Ia menekankan bahwa pembangunan yang inklusif harus menyentuh seluruh lapisan, tanpa terkecuali.

> "Dengan adanya aksi oleh mahasiswa, pemerintah perlu refleksi diri dan membenahi program-program yang ada supaya tepat sasaran dan menyentuh masyarakat lokal secara keseluruhan," katanya.

Selain isu di daerah terpencil, Suster Sesilia juga membawa suara dari kalangan pekerja di perkotaan. Ia bercerita bahwa dirinya kerap mendengar keluhan dari pegawai kantoran dan karyawan instansi pemerintah yang mengalami pemangkasan gaji. Fenomena ini menambah beban hidup masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum stabil. Para pekerja tersebut sering kali berada dalam posisi dilematis; mereka harus patuh jika tidak ingin dipecat, meskipun hak-hak ekonomi mereka terpangkas.

Kondisi ini dianggapnya sebagai potret nyata ketidakadilan di negeri yang memiliki sumber daya alam melimpah. Penekanan pada kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan kelompok atau proyek-proyek yang tidak mendesak.

"Karena Indonesia ini kan kaya. Masa Indonesia kaya tapi rakyatnya miskin? Menderita!" pungkasnya dengan tegas. (Reporter: Cornelius Juan Prawira)