- Aliansi BEM Bersatu menduga adanya intervensi aktor politik dalam aksi penolakan program Makan Bergizi Gratis di Jakarta.
- Pimpinan aksi diduga didukung logistik mewah dan memiliki relasi dengan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso serta politisi.
- BEM Bersatu mendesak mahasiswa agar tetap kritis dan tidak menjadi alat kepentingan politik praktis para elite tertentu.
Suara.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu menduga ada indikasi kuat intervensi aktor politik senior, di balik rangkaian aksi penolakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Tidak tanggung-tanggung, nama mantan petinggi militer, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, mencuat sebagai sosok yang diduga berada di lingkaran gerakan tersebut.
Pernyataan ini mencuat dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Selasa (16/6/2026).
BEM Bersatu menilai, kemurnian pergerakan mahasiswa saat ini tengah terancam oleh kepentingan politik praktis yang difasilitasi oleh jejaring tokoh tertentu untuk tujuan perebutan kekuasaan.
Indikasi keterlibatan aktor-aktor "kelas atas" ini terendus dari fasilitas yang digunakan oleh para pimpinan aksi.
Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, memaparkan temuan lapangan yang menunjukkan adanya dukungan logistik mewah bagi koordinator lapangan aksi penolakan MBG.
Salah satu yang paling mencolok adalah penggunaan mobil SUV mewah oleh pimpinan aksi, Tiyo Ardianto.
"Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso," kata Juru Ramhat Djimbula.
Letjjen Setyo Sularso, kata dia, merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi," ujar Rahmat Djimbula saat membacakan pernyataan sikap.
Keterkaitan ini menimbulkan spekulasi luas di kalangan aktivis dan pengamat politik. Pasalnya, kehadiran tokoh-tokoh besar di sekitar gerakan mahasiswa sering kali dianggap sebagai bentuk mobilisasi yang tidak lagi murni berangkat dari keresahan akar rumput, melainkan titipan agenda politik tertentu.
Jejaring Bandung dan Dialog Nasional Kebangsaan
Aliansi BEM Bersatu juga menyoroti aktivitas Tiyo Ardianto di luar mimbar orasi. Berdasarkan penelusuran aliansi, pimpinan aksi tersebut diketahui sempat hadir dalam sebuah forum di Bandung yang juga dihadiri oleh Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, beserta deretan tokoh kritis lainnya.
Pertemuan ini dianggap sebagai benang merah yang mengaitkan gerakan mahasiswa dengan kelompok oposisi formal.
"Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung tanggal 18 Juni 2026 bersama sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," lanjut Rahmat.
Kehadiran figur-figur seperti Said Didu hingga Refly Harun dalam satu panggung dengan pimpinan aksi mahasiswa, dinilai BEM Bersatu sebagai sinyalemen kuat bahwa gerakan penolakan program MBG telah disusupi kepentingan eksternal. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa mahasiswa hanya dijadikan alat tekan politik oleh para elite.
Rahmat menekankan, meski setiap kebijakan pemerintah perlu diawasi dan dikritik tata kelolanya, namun penolakan total terhadap program yang menyangkut gizi masyarakat dianggap sebagai langkah yang keliru secara prioritas.
"Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, Program MBG yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan," tegasnya.
BEM Bersatu mengimbau kepada seluruh elemen mahasiswa di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Medan untuk tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh agenda-agenda yang ditunggangi oleh kepentingan politik 2029 maupun sisa-sisa persaingan politik masa lalu.
Sebagai penutup pernyataan sikapnya, BEM Bersatu menegaskan posisi mereka sebagai garda terdepan penjaga moral bangsa.
Mereka mendesak agar gerakan mahasiswa kembali ke khitahnya sebagai penyambung lidah rakyat, bukan menjadi kepanjangan tangan dari para purnawirawan militer atau politisi yang haus kekuasaan.
"Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," pungkas Rahmat.
Konferensi pers Aliansi BEM Bersatu ini dihadiri oleh Wildan Ricky Ketua BEM Fakultas Hukum UNISIA; Muhammad Yani dari BEM Fakultas Hukum UIJ; Ardi Zulkifly, Ketua BEM FISIP UNAS; dan
Ardiansyah, Ketua BEM Institut Al Aqidah.
Lalu, Ahmad Ghazy dari BEM PSIKOLOGI UNJ; Alfi, Ketua BEM FEB UNPAM; Rahmat Djimbula, Ketua BEM Hukum UIC; Dicky, BEM F.IPS Unindra; Ahmad, BEM Fakultas Tekhnik Universitas BSI, dan Rezky Anandar, BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Managemen Administrasi Institut STIAMI.