Jazilul Desak PDIP Tegas jadi Partai Oposisi atau Koalisi, Deddy Sitorus: Memangnya Dia Siapa?

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, bereaksi keras terhadap pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, yang menyentil posisi politik PDIP.

Deddy meminta Jazilul untuk fokus mengurusi internal partainya sendiri ketimbang mencampuri urusan rumah tangga partai lain.

"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada ngurusi orang lain," ujar Deddy saat dihubungi Suara.com, Kamis (18/6/2026).

Deddy menegaskan bahwa arah kebijakan dan posisi politik PDIP bukanlah konsumsi publik yang bisa didorong-dorong oleh pihak luar.

Menurutnya, segala keputusan strategis partai merupakan hasil dari mekanisme organisasi yang baku, yakni melalui Kongres, Rakernas, serta mandat prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi. Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?" tegas Deddy.

Tak hanya itu, Deddy juga melontarkan kritik tajam terhadap pemahaman politik Jazilul.

Ia menyarankan agar Wakil Ketua Umum PKB tersebut memperdalam literasi mengenai perbedaan sistem pemerintahan, khususnya terkait terminologi "oposisi".

Deddy menjelaskan bahwa istilah oposisi secara formal hanya dikenal dalam sistem parlementer, di mana dua kubu partai dominan memiliki garis ideologi yang bertentangan secara diametral—seperti kutub ekonomi Milton Friedman (konservatif) melawan Keynesian.

"Di Indonesia, kita menganut sistem presidensial di mana basis ideologinya seragam, yaitu Pancasila. Perbedaan kebijakan biasanya hanya bersifat derivatif. Fungsi 'oposisi' dalam konteks parlementer berpindah menjadi fungsi checks and balances oleh DPR," jelasnya.

Ia menyamakan sistem di Indonesia dengan Amerika Serikat yang tidak mengenal terminologi oposisi formal, berbeda dengan sistem murni parlementer seperti di Inggris yang memiliki "kabinet bayangan".

"Apakah Jazilul paham urusan ini atau tidak? Kalau paham, dia mestinya tidak ngomong begitu," tambah Deddy.

Lebih lanjut, Deddy memastikan bahwa masyarakat tidak perlu meragukan komitmen PDIP dalam menjaga demokrasi.

Ia menyatakan posisi partai berlambang banteng moncong putih tersebut sudah cukup jelas bagi mereka yang memahami tata negara.

"Posisi PDI Perjuangan sudah tegas: berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan sentilan keras terkait dinamika posisi partai politik terhadap pemerintahan, terutama untuk PDI Perjuangan (PDIP).

Ia meminta pihak-pihak yang tidak berada di barisan koalisi seperti PDIP untuk menunjukkan sikap yang tegas dan tidak bersikap "abu-abu".

Jazilul menekankan bahwa kejelasan posisi politik sangat penting agar program-program yang telah dicanangkan oleh Presiden dapat berjalan tanpa gangguan.

Hal itu disampaikan Jazilul menyusul adanya tudingan dari aliansi BEM Bersatu soal dugaan intervensi di balik demo tolak MBG. Orang dekat PDIP yakni Andi Widjajanto disebut BEM Bersatu turut terlihat hadir di lokasi aksi.

"Saya harap (PDIP) mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden," ujar Jazilul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut Jazilul, saat ini seluruh instrumen pemerintah tengah bergerak cepat menata dan menjalankan program agar mencapai target. Keberhasilan program-program tersebut, lanjutnya, sangat bergantung pada persatuan dan soliditas antar elemen politik.

"Kita tahu kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden. Tanpa itu juga tidak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu," tegasnya.

Saat dikonfirmasi apakah pernyataan tersebut ditujukan khusus kepada PDI Perjuangan (PDIP), Jazilul tidak menampik dan meminta agar setiap partai menunjukkan sikap yang ksatria. Ia menilai sikap yang tidak jelas hanya akan mengganggu jalannya pemerintahan.

"Selama ini kan kita, ataupun yang ada di barisan pemerintah ini, menghormati semua pendapat dari yang lain. Tapi kalau ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program. Jadi posisinya supaya gentle saja," pungkasnya.