- Badan Gizi Nasional menghentikan program Makan Bergizi Gratis di 76 sekolah Pulau Jawa untuk efisiensi anggaran pemerintah.
- Penyaluran bantuan kini diprioritaskan bagi kelompok rentan di daerah 3T serta ibu hamil dan balita secara nasional.
- Kebijakan ini menyasar sekolah yang dinilai mampu memenuhi gizi siswa secara mandiri demi ketepatan sasaran program bantuan.
Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan mencabut pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) di 76 sekolah yang ada di Pulau Jawa. Pencabutan MBG itu dilakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran sekaligus pembenahan penyaluran MBG yang akan difokuskan kepada masyarakat di daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) serta kelompok 3B (ibu menyusui, ibu hamil, dan balita).
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus juru bicara, Agustina Arumsari, menuturkan bahwa 76 sekolah tersebut masih merupakan data sementara. Karena itu, jumlahnya masih berpotensi bertambah.
"Sampai dengan hari ini, tanggal hari ini, kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa sementara ini dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa, itu juga akan kami efisiensikan dengan memfokuskan ke program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi," jelas Arum saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa puluhan sekolah yang tidak lagi menerima MBG dipilih berdasarkan beberapa kriteria, salah satunya karena dinilai mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizi para siswanya sehingga tidak memerlukan intervensi dari pemerintah.
![Para siswa membawa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dibagikan ke kelas masing-masinh di SMPN 1 Tamansari, Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/12/16/67323-mbg-makan-bergizi-gratis-ilustrasi-mbg.jpg)
Saat ini, kata Arum, BGN masih melakukan penyisiran terhadap sekolah-sekolah yang kemungkinan penyaluran MBG-nya akan dialihkan.
"Bisa jadi akan terus bertambah karena memang kami melihat beberapa indikator, ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi, dan sebagainya. Itu nanti yang akan kami inject di dalam data-data yang kami sudah punya," tuturnya.
Arum menegaskan kebijakan tersebut bukan semata-mata memangkas jumlah penerima manfaat, melainkan mengarahkan program agar lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.
"Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi-kondisi yang mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi, maka tidak akan diberikan program makan bergizi gratis ini," ujar Arum.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya BGN untuk memastikan anggaran negara yang digunakan dalam Program MBG dapat memberikan manfaat maksimal bagi kelompok rentan, terutama masyarakat di daerah 3T serta kelompok 3B yang menjadi prioritas pemerintah.