Mahasiswa Trisakti Bubar Usai Audiensi, DPR Janji Tindak Lanjuti Tuntutan

Suara.com - Mahasiswa Universitas Trisakti membubarkan diri dari pelataran Gedung DPR RI usai melakukan aksi.

Pantauan Suara.com, massa membubarkan diri sekitar pukul 19.50 WIB. Sebelum membubarkan diri, perwakilan mahasiswa sempat melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI.

Sejumlah pimpinan DPR RI, seperti Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan anggota DPR RI Habiburokhman, menemui mahasiswa untuk menyampaikan langsung hasil negosiasi bersama para mahasiswa.

Dasco bahkan sempat naik ke atas mobil komando untuk menyapa mahasiswa secara langsung.

“Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia,” ucap Dasco mengawali sambutannya dari atas mobil komando, Jumat (19/6/2026).

Setelah para perwakilan anggota DPR menyampaikan hasil pertemuan dengan mahasiswa, massa secara kondusif membubarkan diri.

Sebelumnya, dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan di depan Gedung DPR RI. Total ada tiga tuntutan yang disampaikan dalam aksi kali ini.

Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti, Muhammad Putra, mengatakan tuntutan pertama yang disampaikan dalam aksi kali ini adalah agar pemerintah memulihkan ekonomi bangsa.

“Kami gaungkan untuk pulihkan ekonomi dan politik nasional. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena kita melihat ekonomi sekarang sangat jatuh, di mana dipengaruhi oleh beberapa kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi ekonomi masyarakat,” kata Putra saat ditemui di Gedung DPR RI, Jumat (19/6/2026).

Sebagai contoh, kata Putra, harga bahan pokok saat ini terus meningkat, mulai dari beras hingga komoditas lainnya.

“Kita ambil contoh pada saat ini sekarang banyak bahan pokok yang sedang naik gitu. Mulai dari beras, kami pun melakukan survei kepada masyarakat, penjual-penjual itu mempengaruhi mereka menaikkan harga,” katanya.

Selanjutnya, ia menyoroti penggunaan APBN yang dianggap tidak tepat sasaran. Sejauh ini, pemerintah dinilai mengucurkan dana APBN bukan untuk program prioritas.

“Kami melihat bagaimana pengaruh dari kebijakan-kebijakan pemerintah ini bagaimana mereka tidak memberikan APBN skala yang prioritas, mempengaruhi kenaikan dari Pertamax,” ucapnya.

Putra khawatir kenaikan harga Pertamax sebagai bahan bakar nonsubsidi akan membuat masyarakat beralih ke Pertalite. Akibatnya, dikhawatirkan terjadi kelangkaan bahan bakar bersubsidi.

“Sebenarnya kan yang dituntut sama masyarakat adalah dengan Pertamax non-subsidi naik berpengaruh pada kehabisan Pertalite. Terbukti pada beberapa SPBU itu sudah kehabisan Pertalite itu sendiri,” ucapnya.

“Makanya kami tuntut kembali untuk bagaimana kebijakan pemerintah agar memberikan subsidi ini kepada rakyat. Agar antrean tidak panjang, rakyat tidak kesusahan untuk mengisi bahan bakar,” imbuhnya.

Putra juga menyoroti sejumlah pejabat yang dinilai tidak bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Mereka yang menjabat saat ini dianggap tidak kompeten.

Hal tersebut, menurutnya, harus dievaluasi secara menyeluruh oleh Presiden dan Wakil Presiden karena keduanya merupakan pemegang otoritas tertinggi.

“Kami melihat bagaimana terbukti dari MBG itu ketua ditunjuk tidak sesuai dengan keahliannya. Dia merupakan ahli serangga, tapi tiba-tiba ditunjuk sebagai kepala Badan Gizi Nasional,” ucapnya.

Putra juga menuntut agar supremasi sipil dikembalikan. Sebab, menurutnya, nuansa militeristik pada era pemerintahan Prabowo sangat terasa.

“Beberapa pejabat penting itu diisi oleh polisi, tentara, pun revisi undang-undang sekarang ini tidak melibatkan rapat dengar pendapat dengan ahli-ahlinya,” ujarnya.

Dengan tiga tuntutan yang disampaikan tersebut, mahasiswa berharap kondisi Indonesia saat ini dapat diperbaiki.

“Maka itu kami tuntut sebagai Tritura atau tiga tuntutan rakyat akan kami sampaikan kepada orang yang seharusnya bisa menyuarakan suara rakyat,” tandasnya.