Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, memberikan catatan kritis terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menanggapi kritik dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Irma menekankan bahwa program ini sejatinya sangat bermanfaat, namun berisiko menjadi mudarat apabila pengelolaannya tidak profesional dan tidak tepat sasaran.

Irma menyoroti pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini tengah dikebut.

Ia memperingatkan agar percepatan pembangunan fisik tidak mengabaikan aspek kelayakan dan profesionalitas pengelolaannya.

"Program ini bagus dan bermanfaat jika sasaran dan pengelolaannya tepat. Menjadi mudarat ketika pembangunan SPPG tidak berbanding lurus dengan kontrol terhadap prasyarat bangunan dan kelayakan sebuah katering besar," ujar Irma saat dihubungi Suara.com, Jumat (19/6/2026).

Ia menyamakan SPPG dengan katering industri yang menyuplai makanan untuk pabrik, sehingga standar kualitas dan manajemen harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar target pembangunan gedung.

Terkait usulan ekonom Celios yang menyarankan anggaran dipangkas dan difokuskan hanya pada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), Irma memiliki pandangan berbeda.

Menurutnya, masalah gizi buruk dan stunting bersifat sporadis dan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah pelosok.

"Anak balita kurang gizi, stunting, dan ibu hamil miskin tidak hanya berada di wilayah 3T," tegasnya.

Namun, ia sepakat bahwa distribusi MBG harus memiliki skala prioritas yang ketat agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

Irma mengusulkan agar penerima manfaat dibatasi hanya untuk kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

"Usulan saya di RDP (Rapat Dengar Pendapat), yang diberikan MBG hanya ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), anak balita miskin dan gizi buruk, serta siswa TK, SD, SMP, SMA di wilayah yang penduduknya masih miskin," jelas Irma.

Ia menegaskan bahwa kelompok masyarakat yang berkecukupan tidak perlu mendapatkan jatah makanan gratis tersebut.

"Untuk anak TK sampai SMA, bumil, dan busui yang berkecukupan tidak perlu didistribusikan MBG-nya karena mubazir," tambahnya.

Lebih lanjut, Irma juga melontarkan kritik keras terkait integritas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola program ini di lapangan. Ia mencium adanya praktik tidak sehat dalam penentuan pihak ketiga atau pengelola katering (SPPG).

Irma mengungkapkan adanya dugaan kongkalikong, di mana oknum pengelola justru mempertahankan vendor yang memiliki kualitas buruk karena memberikan "setoran".

Sementara itu, SPPG yang berkualitas justru dipermasalahkan karena tidak memberikan setoran.

"SDM juga harus dievaluasi karena banyak yang kongkalingkong dengan kepala SPPG. SPPG 'busuk' dipertahankan oleh mereka karena setor. Sementara SPPG yang bagus-bagus tapi tidak setor malah dipermasalahkan," ungkapnya blak-blakan.

Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal Badan Gizi Nasional (BGN) agar melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi anggaran maupun pengawasan di lapangan, sehingga program andalan pemerintah ini tidak menjadi ajang bagi-bagi keuntungan bagi pihak tertentu dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikritik karena dinilai hanya menjadi ajang bagi-bagi keuntungan bagi kelompok tertentu yang dekat dengan pemerintah.

Ekonom Politik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengatakan praktik tersebut terlihat dari pelaksanaan program yang dinilai tidak masuk akal, terutama dalam penyusunan anggaran.

Menurut Media, anggaran MBG tidak perlu mencapai ratusan triliun rupiah apabila sasarannya difokuskan pada masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta kelompok 3B, yakni ibu menyusui (busui), ibu hamil (bumil), dan balita.

"Jika program dilanjutkan dengan sasaran wilayah 3T, keluarga miskin, balita, dan ibu hamil, anggarannya hanya sekitar Rp67 triliun untuk 26 juta penerima. Bukan Rp268 triliun, seperti yang dianggarkan sekarang," kata Media, dikutip dari unggahan di akun media sosialnya, Jumat (19/6/2026).

Berdasarkan perhitungan yang ia lakukan dan dibandingkan dengan penggunaan anggaran pemerintah untuk Badan Gizi Nasional (BGN), ditemukan selisih sebesar Rp201 triliun.

"201 T ini untuk siapa? Ini bancakan, memperkaya segelintir orang. Please, hentikan irasionalitas ini!" kritiknya.

Dalih bahwa MBG untuk memberantas stunting juga dinilai Media hanya sebagai gimmick semata.

Pasalnya, sebaran pembangunan dapur MBG masih terpusat di Pulau Jawa, padahal angka stunting tertinggi justru berada di Provinsi Papua Pegunungan yang mencapai 40 persen.

Media menyebut, di Papua Pegunungan hanya terdapat 13 dapur MBG. Sementara di Provinsi Jawa Barat, yang memiliki angka stunting sebesar 15 persen, telah dibangun 6.347 dapur MBG.

"Stop gimmick menggunakan stunting sebagai alibi untuk mempertahankan MBG. Tidak. Kalian tidak mengatasi stunting. Pemerintah justru memperlebar ketimpangan," tegasnya.