PGRI: Jangan Cap Guru Mata Duitan karena Minta Gaji Layak

Suara.com - Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, mengingatkan bahwa perjuangan meningkatkan kesejahteraan guru tidak boleh dipandang sebagai sikap materialistis atau mata duitan.

Menurutnya, kesejahteraan merupakan kebutuhan mendasar agar guru dapat fokus menjalankan tugas pendidikan tanpa dibebani persoalan ekonomi sehari-hari.

Pernyataan itu disampaikan Unifah merespons pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengakui gaji guru dan aparatur sipil negara (ASN) masih belum memadai serta menyinggung adanya kebocoran anggaran negara yang dinilai menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Saya mengapresiasi apa yang dikatakan Presiden, dan kami para guru menunggu realisasinya. Karena guru-guru di daerah itu, semua guru seluruh Indonesia itu masih belum layak mendapatkan gaji yang memadai," kata Unifah kepada Suara.com, Kamis (25/6/2026).

Menurut dia, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru merupakan hal yang telah lama ditunggu kalangan pendidik. Apalagi, peningkatan kesejahteraan guru juga menjadi salah satu janji yang disampaikan Prabowo saat kampanye Pilpres lalu.

Unifah menegaskan tuntutan perbaikan kesejahteraan guru tidak seharusnya dipersepsikan secara negatif.

"Kesejahteraan guru itu jangan disebut mata duitan, jangan. Karena itu sebagai cara untuk mereka konsentrasi mengajar sebelum apa-apa mikirkan ada kekurangan dana, dibayar Rp50 ribu, Rp100 ribu," sambungnya.

Ia menilai sudah semestinya terdapat standar kesejahteraan yang layak bagi profesi guru. Dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mendidik dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

"Ya harus ada standar untuk guru. Jadi kami memberi apresiasi dan kami menunggu realisasinya," kata Unifah.

Lebih lanjut, Unifah meyakini kemampuan fiskal negara sebenarnya cukup untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Menurut dia, yang dibutuhkan adalah pengelolaan dan penempatan anggaran pendidikan yang lebih tepat sasaran.

"Saya yakin mampu. Dengan efisiensi, pokoknya uang pendidikan itu dikembalikan kepada 20 persen anggaran untuk kepentingan pendidikan, antara lain untuk gaji guru," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidatonya di hadapan peserta Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Jawa Timur, mengakui gaji guru dan ASN masih belum ideal. Ia menilai persoalan tersebut bukan karena negara kekurangan anggaran, melainkan akibat kebocoran kekayaan negara yang selama ini terjadi.

Prabowo menyebut pemerintah tengah berupaya memperbaiki tata kelola dan menutup berbagai kebocoran agar anggaran negara dapat lebih optimal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para guru.