KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Imigrasi Silmy Karim

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Pasalnya, KPK menemukan adanya penerimaan uang di loket layanan kantor imigrasi di daerah yang disetorkan biro jasa untuk didistribusikan kepada oknum-oknum di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Untuk itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pihaknya berpotensi menetapkan tersangka baru dari kantor imigrasi daerah dan pusat jika mendapatkan kecukupan alat bukti.

“Tentunya terbuka kemungkinan (penetapan tersangka baru), berdasarkan kecukupan alat bukti yang diperoleh nantinya,” kata Budi kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

“Adapun saat ini penyidik masih fokus untuk melengkapi berkas perkara para pihak yang sudah ditetapkan tersangka,” tambah dia.

Sebelumnya, Budi mengatakan penyidik mendalami setoran oleh biro jasa kepada pihak kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Denpasar. Hal itu dilakukan melalui pemeriksaan terhadap enam saksi di Polresta Denpasar, Bali.

Keenam saksi itu adalah I Gede Arya Wijaya selaku Direktur CV Visa Agung Bali; Ni Luh Gede Ratih Wijayastuti yang merupakan Staf Operasional CV Visa Agung Bali; Santika Dewi selaku Staf Keuangan CV Visa Agung Bali; Marcellena Nirmala Chrisna Moeri yang merupakan Wiraswasta; Agnes Natalia Tanuwijaya selaku Wiraswasta; dan Audria Rama Dhani yang merupakan Staf PT Bali Soft.

“Semua saksi hadir. Penyidik mendalami dugaan setoran oleh para biro jasa kepada oknum di Kanim Ngurah Rai dan Denpasar, yang tidak sesuai dengan tarif PNBP-nya,” ujar Budi.

“Di mana jika para biro jasa tidak menyetor uang tersebut di loket layanan maka berkas pengajuan KITAS, KITAP, ataupun pengurusan ijin lainnya akan dipersulit dan tidak ‘diklik’,” tandas dia.

Sekadar informasi, KPK menetapkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA).

Selain itu, KPK juga menetapkan tersangka lainnya yaitu Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah.

Kemudian, tersangka lainnya ialah Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji, Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi (JSP), dan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

Penetapan tersangka ini disebut telah dilengkapi dengan kecukupan alat bukti yang diperoleh penyidik.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK juga telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari total 18 orang yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan tersebut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Budi menyebut pihaknya langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka. Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.