Pelibatan Taruna di Sekolah Rakyat Tuai Kritik, Dinilai Tak Tepat untuk Bentuk Karakter Siswa

Suara.com - Pelibatan ribuan taruna Akademi Militer (Akmil) dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat (SR) dinilai menunjukkan kecenderungan pemerintah kembali mengandalkan pendekatan bercorak militer dalam menjalankan kebijakan publik.

Apalagi, langkah tersebut hadir tak lama setelah pemerintah menuai sorotan atas latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berujung pada meninggalnya lima peserta.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, mengatakan pelibatan taruna Akmil seharusnya tidak diputuskan hanya karena dianggap mampu menanamkan disiplin.

Menurutnya, kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan tujuan yang jelas, materi yang tepat, dan metode yang sesuai dengan karakter peserta didik.

"Dalam pelatihan siswa perlu ada tiga aspek yang perlu dielaborasi, yakni tujuan dan materi pelatihan, profesionalisme pelatih dan model pelatihan," kata Subarsono saat dikonfirmasi, Rabu (8/7/2026).

Agustinus menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu tujuan utama program.

"Kalau tujuan utamanya adalah kemandirian siswa, maka materi pelatihan perlu didiskusikan dengan para pakar psikologi agar mendapat masukan yang pantas dan tepat," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan keputusan pemerintah menunjuk taruna Akmil sebagai pelatih dalam MPLS. Menurutnya, pembentukan karakter peserta didik semestinya dipandu oleh tenaga profesional yang memang memiliki kompetensi di bidang pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, ia juga menyoroti penggunaan anggaran negara dalam program tersebut. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan harus sebanding dengan hasil yang diperoleh agar tidak menimbulkan inefisiensi anggaran.

"Dalam hubungannya dengan trainers, saya berpikir sebaiknya diberikan kepada para trainers profersional saja, karena negeri ini bukan sedang melakukan program coba-coba," ujarnya.

Lebih lanjut, Agustinus menilai pembentukan karakter tidak harus dilakukan melalui pendekatan yang identik dengan dunia kemiliteran. Menurutnya, masih banyak metode pendidikan yang lebih relevan.

Mulai dari pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, simulasi pengambilan keputusan, workshop, hingga role play yang tetap mampu mendorong lahirnya kemandirian siswa.

Ia juga mengkritik pemerintah yang langsung menerapkan program di ratusan Sekolah Rakyat tanpa melalui uji coba terlebih dahulu. Menurutnya, kebijakan publik yang menyasar pendidikan nasional seharusnya diawali dengan proyek percontohan agar efektivitas kurikulum dan metode pelatihan dapat dievaluasi sebelum diterapkan secara luas.

"Program pembentukan kemandirian siswa tersebut perlu dilakukan melalui pilot project dahulu pada beberapa Sekolah Rakyat. Kemudian dievaluasi dan hasil evaluasi tersebut bisa untuk digunakan untuk memperbaiki kurikulum yang sudah dicoba, baru kemudian diterapkan secara nasional," tegasnya.

Menurut Agustinus, tanpa memperhatikan tujuan, kualitas pelatih, dan model pelatihan, pemerintah berisiko kembali menjalankan kebijakan yang tidak efektif sekaligus memboroskan anggaran negara.

"Suatu program yang baik, tentu perlu dirancang secara lebih mendalam melalui pilot project. Kita tidak perlu melakukan kebijakan secara tegesa-gesa kalau mau menghasilkan output yang berkualitas dan optimal," tandasnya.