-
Gelombang politisi Demokrat di parlemen Amerika Serikat menolak dana bantuan militer untuk Israel.
-
Amandemen diajukan untuk memblokir anggaran pertahanan senilai 3,3 miliar dolar AS secara total.
-
Penolakan dipicu oleh krisis kemanusiaan di Gaza dan insiden penahanan warga Amerika Serikat.
Suara.com - Dukungan untuk memangkas pasokan dana segar bagi militer Israel kini semakin menguat di internal Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Sejumlah politisi dari Partai Demokrat secara terbuka menyatakan komitmennya untuk menghentikan aliran dana perang tersebut.
Langkah ini dipicu oleh keprihatinan mendalam terhadap eskalasi kekerasan yang terus memakan korban jiwa di Timur Tengah. Penggunaan uang pajak warga Amerika Serikat untuk membiayai konflik bersenjata kini menjadi sorotan utama di Washington.
Upaya nyata ini diwujudkan melalui pengajuan amandemen kebijakan yang menargetkan pembekuan total anggaran pertahanan asing. Nilai dana bantuan yang terancam diblokir oleh parlemen tersebut mencapai 3,3 miliar dolar AS (Rp 59,63 triliun).
![Sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas dan 58 lainnya luka-luka setelah rentetan serangan udara menghantam berbagai wilayah pada Kamis (28/5/2026) waktu setempat. [Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/05/28/27463-israel-serang-lebanon.jpg)
Greg Casar, legislator yang memimpin kelompok progresif Demokrat di House of Representatives, menjadi salah satu figur utama di balik gerakan ini. Ia menyuarakan penolakan keras melalui pernyataan resmi di media sosial miliknya.
“Sudah lewat waktunya bagi kita untuk mengakhiri bantuan yang digunakan untuk melakukan genosida di Gaza, membunuh orang-orang tidak bersalah di Lebanon dan sekitarnya, dan membantu menyeret kita ke dalam perang dengan Iran,” ujar Casar.
Tekanan politik terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini diperkirakan akan terus membesar dalam beberapa waktu ke depan. Sikap keras juga ditunjukkan oleh perwakilan Demokrat lainnya yang memiliki pengalaman buruk langsung di lapangan.
Ro Khanna menjadi nama berikutnya yang menyatakan siap memberikan suara guna meloloskan amandemen pemotongan dana tersebut. Ia belum lama ini sempat ditahan oleh kelompok pemukim ilegal Israel saat mengunjungi wilayah pendudukan Tepi Barat.
Pengalaman personal tersebut memperkuat posisinya untuk menentang pemberian insentif finansial kepada otoritas sekutu mereka. Khanna menilai kebijakan anggaran saat ini sudah mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan merugikan warga negaranya sendiri.
“Saya tidak bisa memilih bantuan untuk negara yang melakukan genosida dan telah menggunakan uang pajak untuk menahan warga Amerika seperti saya,” tegas Khanna.
Aksi boikot anggaran ini mencerminkan keretakan yang semakin dalam di tubuh pemerintahan Amerika Serikat terkait isu Timur Tengah. Selama ini, Washington bertindak sebagai penyokong dana dan aliansi militer paling dominan bagi Tel Aviv.
Perdebatan mengenai efektivitas serta dampak moral dari bantuan militer asing ini terus menggelinding di Capitol Hill. Pergeseran peta politik di internal Demokrat memperlihatkan adanya tuntutan nyata bagi perubahan arah kebijakan luar negeri.
Amandemen pemotongan anggaran ini menjadi ujian krusial bagi kelanjutan dominasi bantuan persenjataan dari Amerika Serikat. Proses legislasi diprediksi akan berjalan ketat karena menghadapi resistensi dari kelompok pendukung setia kebijakan konvensional.