Punya 38.600 Pegawai, Menteri PU Bantah Mutasi Terkait Surat Dinas yang Bocor

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah kebijakan mutasi pejabat di internal Kementerian PU berkaitan dengan kontroversi kebocoran surat perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat.

"Ah, enggak ada, enggak ada itu mah," kata Dody di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Dody menegaskan bahwa kebijakan mutasi merupakan hal wajar yang biasa dilakukan di setiap instansi.

Apalagi, kata Dody, jumlah pegawai di lingkungan Kementerian PU mencapai puluhan ribu orang.

"Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600 masa enggak boleh mutasi?" kata Dody.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi perbincangan hangat di ruang publik menyusul beredarnya kabar mengenai gelombang mutasi dan penurunan jabatan (demosi) secara besar-besaran.

Salah satu nama yang paling santer disebut dalam pusaran isu tersebut adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU Apri Artoto. Berdasarkan narasi yang viral di media sosial pada pertengahan Juli 2026, ia dikabarkan akan dipindahtugaskan ke Papua sekaligus didemosi menjadi staf biasa.

Desas-desus itu merebak tak lama setelah Kementerian PU diterpa kontroversi kebocoran surat perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo ke Amerika Serikat.

Dokumen yang bocor ke publik tersebut memicu polemik karena memuat nama anggota keluarga sang menteri dalam urusan pengurusan visa.

Merespons hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Apri Artoto menyatakan bahwa Kementerian PU sedang mencari pihak yang membocorkan surat dinas Menteri PU Dody Hanggodo ke Amerika Serikat.

Pada 7 Juli 2026 lalu, ia menjelaskan bahwa surat tersebut bukan untuk konsumsi publik. Karena itu, pihaknya akan menelusuri pihak yang membocorkan dokumen tersebut hingga viral di media sosial.

"Sebenarnya surat yang surat dinas yang tidak seharusnya untuk konsumsi publik. Kalau memang itu dari internal kita akan membentuk tim dalam apa, untuk penerapan sanksi. Dan itu kita harus menunggu juga apakah sanksi berat, ringan, atau sedang," ujar Apri kala itu.

Namun, belakangan justru beredar isu mengenai adanya mutasi besar-besaran di Kementerian PU. Kabar tersebut menyebutkan bahwa sang Sekjen beserta sejumlah aparatur sipil negara (ASN) lainnya diduga menjadi imbas dari skandal tersebut. Sebagian warganet menduga pemindahan Apri ke Papua akan dieksekusi setelah polemik mulai mereda.

Tidak hanya menyasar pejabat teras, rumor yang beredar luas juga mengklaim bahwa perombakan tersebut menyentuh sedikitnya 114 pegawai lintas unit sejak Dody Hanggodo menduduki kursi kepemimpinan.

Sejumlah pejabat senior dikabarkan ikut dicopot dari jabatan strukturalnya dan dimutasi ke berbagai wilayah di luar Pulau Jawa.