-
Pembunuhan anak di Benggala Barat memicu aksi main hakim sendiri dan penembakan tersangka utama.
-
Seorang pria tak bersalah tewas dikeroyok massa akibat tuduhan palsu dalam kerusuhan tersebut.
-
Kasus ini kembali menyoroti tingginya angka kekerasan seksual dan lemahnya penegakan hukum India.
Suara.com - Tragedi kekerasan seksual terhadap anak di Baruipur, Benggala Barat, kembali memicu gelombang kerusuhan dan mengungkap bobroknya sistem peradilan di India. Amuk warga yang tak terkendali berujung pada tewasnya seorang pria tak bersalah serta penembakan mati tersangka utama oleh kepolisian.
Rentetan peristiwa mematikan ini berawal ketika jasad korban berusia 11 atau 12 tahun ditemukan mengapung di sebuah kolam setempat pada hari Minggu. Penemuan jasad ini mengonfirmasi laporan kehilangan yang diajukan pihak keluarga sejak sehari sebelumnya.
Kabar duka yang beredar luas di media sosial langsung memantik amarah publik dan memicu amuk massa di berbagai penjuru kota. Warga yang tersulut emosi merusak sejumlah pertokoan serta memblokir jalur kereta api sebagai bentuk protes.

Di tengah situasi kerusuhan yang kacau, warga mengeroyok seorang pria hingga tewas karena dituduh sebagai pelaku. Namun, otoritas setempat belakangan mengonfirmasi bahwa korban amuk massa tersebut sama sekali tidak terlibat dalam kejahatan itu.
Kepala Menteri Benggala Barat, Suvendu Adhikari, menegaskan status pria yang menjadi korban salah sasaran tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media.
“Dia juga akan mendapatkan keadilan,” katanya dikutip dari CNN Internasional .
“Sekitar 200 orang yang bertanggung jawab atas perusakan kendaraan polisi dan jalur kereta api telah diidentifikasi.”
Upaya konfirmasi mendalam kepada pihak kepolisian Baruipur maupun Inspektur Jenderal Kepolisian Daerah Benggala Barat tidak membuahkan hasil lantaran tidak ada respons resmi yang diberikan.
Adhikari menyampaikan komitmen pemerintah untuk mengusut tuntas penanganan kasus ini demi keluarga korban.
“Pemerintah dan polisi melakukan segala hal yang memungkinkan,” ujarnya.
Langkah kepolisian kembali menuai sorotan tajam setelah tersangka utama dilaporkan tewas dalam insiden penembakan saat berada dalam tahanan. Laporan media penyiaran resmi News on Air menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi secara mendadak sewaktu rekonstruksi kejadian.
Pelaku ditengarai mencoba merebut senjata api milik petugas dan melepaskan tembakan sebelum berusaha melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Kepolisian kemudian membalas tembakan yang mengakibatkan tersangka luka parah hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
Rentetan tindakan main hakim sendiri dan penembakan tersangka ini menjadi cermin frustrasi masyarakat terhadap lambatnya proses hukum atas kejahatan seksual di India. Kasus serupa yang memicu protes besar nasional pernah terjadi pada Desember 2012 saat seorang mahasiswi kedokteran menjadi korban pemerkosaan bergilir.
Peristiwa Nirbhaya tersebut berujung pada penjatuhan hukuman mati bagi para pelaku serta reformasi hukum pidana yang memperketat sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap perempuan. Kendati demikian, angka kekerasan seksual di negara tersebut tetap berada pada level yang mengkhawatirkan.
Data statistik resmi pemerintah mencatat sedikitnya 29.536 kasus pemerkosaan terjadi sepanjang tahun 2024, meskipun para aktivis meyakini jumlah riil di lapangan jauh lebih tinggi.
Aktivis kemanusiaan menilai tingginya angka kejahatan seksual di India berakar kuat pada struktur sosial patriarki yang amat kental. Diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi secara meluas, mulai dari praktik uang panai (dowry) ilegal hingga preferensi anak laki-laki yang memicu aborsi selektif.
Laporan Gender Gap Report 2025 dari World Economic Forum menempatkan India pada peringkat ke-131 dari 148 negara dalam hal penyediaan kesetaraan peluang bagi perempuan.
Kematian tersangka di tangan kepolisian menambah daftar panjang keraguan publik terhadap transparansi lembaga penegak hukum. Tragedi di Baruipur ini juga memicu ketegangan politik antara Bharatiya Janata Party (BJP) yang kini memimpin pemerintahan daerah dan All India Trinamool Congress yang sebelumnya berkuasa selama 15 tahun.