REGIONAL:
- BGN melarang dapur Program Makan Bergizi Gratis menggunakan barang bersubsidi di Jakarta pada 27 Juli 2026.
- Kepala BGN Sudaryono menegaskan akan menutup dapur MBG yang membandel tetap menggunakan komoditas subsidi tersebut.
- Pengelola dapur MBG diwajibkan membeli telur sesuai Harga Acuan Pemerintah untuk melindungi peternak dari kerugian.
Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) melarang seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan barang-barang bersubsidi, mulai dari Minyakita, LPG 3 kilogram hingga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Kepala BGN Sudaryono bahkan menegaskan dapur MBG yang tetap membandel menggunakan komoditas bersubsidi akan ditutup.
Ia juga meminta bantuan masyarakat untuk memantau penggunaan komoditas subsidi tersebut di dapur MBG.
"Misalnya awak media menemukan, silakan dilaporkan dapur mana menggunakan Minyakita, itu nanti kita akan beri surat, akan kita beri teguran surat peringatan. Kalau memang ngeyel, bandel ya kita tutup dapurnya. Tidak boleh memakai barang subsidi," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Tak hanya melarang penggunaan barang subsidi, BGN juga menginstruksikan seluruh dapur MBG membeli telur sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP), meskipun harga di tingkat peternak sedang anjlok di bawah harga acuan.
Sudaryono mencontohkan, ketika harga telur sempat turun hingga Rp12.500-Rp15.000 per kilogram di tingkat peternak, pengelola dapur MBG tetap diminta membeli sesuai HAP sebesar Rp25.000 per kilogram.
"Harus membeli telur di harga acuan pemerintah itu supaya memastikan stabilisasi harga peternak tidak dirugikan," ujarnya.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari peran Program MBG sebagai penyangga harga komoditas di tingkat produsen.
Serta untuk menjaga harga di tingkat peternak agar tidak anjlok.
"Namanya flooring price, supaya memastikan peternak, petani itu kemudian tidak dirugikan," jelas Sudaryono.
TERPOPULER
