Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS

Suara.com - Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, memberikan peringatan keras kepada Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya agar tidak menjadi antek-antek asing, terutama menjadi 'corong' kepentingan Amerika Serikat.

Dikutip dari NK News, Selasa (28/7/2026), Kim Yo Jong melontarkan kedcaman tersebut setelah forum ASEAN terbaru menerbitkan seruan denuklirisasi.

Pernyataan keras ini muncul hanya beberapa hari setelah Rusia secara terbuka membela kepemilikan senjata nuklir Republik Rakyat Demokratik Korea, dalam sebuah pertemuan keamanan regional di Filipina.

Reaksi Kim Yo Jong ini menandakan Pyongyang tidak memiliki niat sedikit pun untuk melunakkan sikap militeristiknya, meskipun mendapat tekanan diplomatik dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Pernyataan Kim, yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), merujuk langsung pada pernyataan yang dikeluarkan oleh ketua ASEAN Regional Forum (ARF).

Forum tersebut mempertemukan para diplomat utama dari negara-negara anggota dan mitra wicara pekan lalu untuk membahas stabilitas kawasan.

Sekretaris Luar Negeri Filipina, Theresa P Lazaro, yang memimpin acara tersebut, menyampaikan dalam pernyataan resminya mengenai "keprihatinan mendalam atas pengembangan senjata nuklir dan program rudal balistik RRDK yang terus berlanjut" yang dianggap melanggar sanksi PBB.

Dalam dokumen tersebut, Lazaro menggarisbawahi bahwa ambisi nuklir Korea Utara merupakan "perkembangan mengkhawatirkan yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan."

Lebih lanjut, Lazaro menyatakan negara-negara anggota mendesak untuk "melanjutkan dialog damai di antara semua pihak yang berkepentingan demi mewujudkan perdamaian dan stabilitas abadi di Semenanjung Korea yang terdenuklirisasi."

Kim Yo Jong tidak menahan diri dalam menanggapi seruan tersebut. Ia secara terbuka menyatakan "ketidakpuasannya terhadap sikap bermusuhan forum tersebut yang secara terang-terangan sejalan dengan gembar-gembor AS tentang 'denuklirisasi'."

Menurut Kim, tuntutan tersebut bertentangan dengan konstitusi RRDK yang telah menetapkan status negara itu sebagai negara bersenjata nuklir.

Kim menggambarkan forum ASEAN tersebut sebagai "corong bayaran untuk AS." Ia menekankan bahwa kepatuhan terus-menerus terhadap tujuan denuklirisasi hanyalah "mimpi liar yang bodoh dan konyol" yang kini telah kehilangan semua maknanya di mata Pyongyang.

"Teguh dan jelas adalah pendirian RRDK, bahwa penjera nuklir adalah perisai pamungkas bagi kedaulatan nasional dan jaminan tertinggi untuk membela kedaulatan," tegas Kim Yo Jong.

Ia juga menambahkan, Pyongyang akan terus memperluas kemampuan nuklirnya "tanpa penundaan."

Dukungan Rusia dan Eskalasi Global

Pernyataan Kim Yo Jong ini muncul di saat yang krusial, bertepatan dengan peringatan ke-73 tahun kemenangan Korea Utara dalam Perang Korea 1950-1953, sebuah peristiwa yang dirayakan secara besar-besaran di Pyongyang dan dihadiri langsung oleh Kim Jong Un.

Namun, yang paling menarik perhatian pengamat politik internasional adalah dukungan yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov.

Di sela-sela pertemuan ASEAN, Lavrov membela upaya Korea Utara untuk memperluas persenjataan militer dan nuklirnya.

Lavrov berargumen, Pyongyang tidak melihat alternatif lain selain mengandalkan senjata nuklir untuk mempertahankan kedaulatannya dari apa yang mereka persepsikan sebagai ancaman Barat.

Kehadiran Rusia sebagai pembela Korea Utara di panggung ASEAN menunjukkan pergeseran geopolitik yang signifikan, di mana Moskow dan Pyongyang semakin mempererat aliansi strategis mereka di tengah isolasi internasional yang dialami kedua negara.

Kontras Posisi AS, Jepang, dan Korea Selatan

Di sisi lain, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang tetap solid pada posisi mereka. Para menteri luar negeri ketiga negara tersebut menegaskan kembali komitmen mereka untuk mencapai denuklirisasi total di Semenanjung Korea.

Mereka memandang bahwa senjata nuklir Korut adalah ancaman eksistensial bagi keamanan global.

Menariknya, situasi di internal Korea Selatan sendiri sempat menunjukkan sinyal yang beragam. Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chung Dong-young, sempat menyatakan Seoul mungkin tidak lagi mengejar denuklirisasi Korea Utara sebagai tujuan segera.

Sebaliknya, ia menyarankan prioritas pada strategi "perdamaian didahulukan" yang berpusat pada pembicaraan pengendalian senjata.

Namun, sikap ini tampak kontras dengan pernyataan bersama trilateral yang dikeluarkan bersama AS dan Jepang.

Korea Utara sendiri menunjukkan ketertarikan yang semakin menurun terhadap mekanisme diplomasi regional.

Meskipun sempat mengirim perwakilan ke ASEAN Regional Forum pada tahun 2024, mereka telah melewatkan pertemuan-pertemuan setelahnya, lebih memilih komunikasi langsung melalui retorika keras atau hubungan bilateral dengan negara-negara sekutu kuat seperti Rusia dan China.

Dengan penegasan terbaru dari Kim Yo Jong ini, harapan untuk menghidupkan kembali dialog denuklirisasi dalam waktu dekat tampaknya semakin tipis.

Pyongyang justru terlihat semakin percaya diri dengan status nuklirnya, terutama dengan adanya dukungan diplomatik dari kekuatan besar seperti Rusia yang bersedia menantang narasi dominan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.