- Survei SMRC pada Juli 2026 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo turun drastis.
- Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah berfokus menjalankan program pro-rakyat bukan mengejar hasil survei popularitas.
- Program pemerintah meliputi ketahanan pangan, kemandirian energi, serta hilirisasi sebagai wujud pelaksanaan janji kampanye Pilpres 2024.
Suara.com - Istana merespons hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto turun tajam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak pernah menjadikan hasil survei sebagai target utama dalam bekerja.
Menurut Prasetyo sejak awal Presiden Prabowo mengarahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk fokus menjalankan program yang berpihak kepada masyarakat, bukan mengejar tingkat popularitas atau kepuasan publik.
"Sedari awal, selalu kita sampaikan bahwa kita bekerja bukan dalam rangka mencari (hasil) survei," kata Prasetyo kepada wartawan dalam perjalanan menuju Jakarta dari Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026) malam.
Ia menilai berbagai program pemerintah saat ini merupakan implementasi dari janji kampanye Presiden Prabowo pada Pilpres 2024, mulai dari penguatan ketahanan pangan, kemandirian energi, industrialisasi hingga hilirisasi.
"Kami tidak pernah melihat atau bekerja untuk mengejar sebuah survei," ujarnya.

Prasetyo meyakini masyarakat pada akhirnya akan menilai sendiri hasil kerja pemerintah melalui manfaat yang dirasakan secara langsung, bukan semata-mata dari hasil survei.
Pernyataan itu disampaikan menyusul hasil survei SMRC yang mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah turun menjadi 51,1 persen pada Juli 2026. Angka tersebut merosot dibandingkan pada November 2025 yang mencapai 81,2 persen .
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menjelaskan, sebanyak 4,8 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja pemerintah, sedangkan 46,3 persen mengaku cukup puas.
Survei dilakukan pada 5-19 Juli 2026 terhadap 749 responden yang merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara telepon terhadap 83,8 persen responden dan wawancara tatap muka terhadap 16,2 persen responden, dengan margin of error sekitar 3,7 persen. (Antara)