Prabowo Bersedia ke Korea Utara, Apakah Indonesia Punya Hubungan Diplomatik dengan Korut?

Suara.com - Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung secara khusus meminta Presiden Indonesia Prabowo Subianto melawat ke Korea Utara guna membuka ruang komunikasi dua negara. Dan Prabowo mau. Indonesia memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Korea Utara yang telah terjalin sejak tanggal 17 Juni 1961.

Permintaan strategis tersebut disanggupi Prabowo demi memperkuat peran aktif politik luar negeri Indonesia di panggung diplomasi dunia. Termasuk jika diminta ke negara Kim Jong Un itu.

Kepercayaan Korsel ini menjadi bukti nyata bahwa posisi netral Indonesia diakui sekaligus dihormati oleh kekuatan geopolitik internasional.

Sinyal diplomasi berharga ini diungkapkan Prabowo di hadapan para pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Prabowo menegaskan bahwa kebebasan sikap politik Indonesia membuat negara ini bebas berinteraksi dengan poros manapun, mulai dari Amerika Serikat, China, Rusia, hingga tetangga terdekat.

"Ini juga yang membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Seoul, Korea Selatan, presiden (Lee Jae Myung) meminta kepada saya. 'bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog?'," kata Prabowo.

Prabowo menyambut positif ajakan tersebut dan menyatakan kesiapannya jika amanat diplomasi damai itu benar-benar dibutuhkan.

"Oh saya bilang 'saya dengan hormat, dengan rela, kalau yang mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya berangkat'," ujar Prabowo.

Prabowo menilai permintaan Seoul lahir dari persepsi global yang memandang Indonesia murni bertindak tanpa agenda hidden interest atau intervensi internal.

Prinsip menghormati kedaulatan negara lain menjadi fondasi utama yang terus dipertahankan pemerintah Indonesia dalam memediasi berbagai dinamika regional.

"Di Myanmar pun kita pegang teguh itu. Kita bisa diterima oleh hampir semua pihak," kata Prabowo.

Pendekatan non-blok ini terbukti efektif menjaga kestabilan hubungan bilateral Indonesia di tengah tajamnya kontestasi kekuatan dunia.

Sikap tidak memihak tersebut sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk tampil sebagai juru damai yang diterima berbagai faksi berkonflik.

Sejarah hubungan diplomatik Indonesia - Korea Utara

Indonesia memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Korea Utara yang telah terjalin sejak tanggal 17 Juni 1961.

Hubungan bilateral ini berakar pada era kepemimpinan Presiden Soekarno dan Pemimpin Korea Utara Kim Il-sung pada awal tahun 1960-an. Kedekatan politik masa itu didasari oleh semangat anti-kolonialisme serta keanggotaan bersama dalam Gerakan Non-Blok.

Pendiri Korea Utara, Kim Il-sung, bahkan pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tahun 1965 dan disambut hangat oleh Soekarno.

Dalam praktiknya, kedua negara saling menempatkan perwakilan diplomatik berupa kedutaan besar di ibu kota masing-masing. Korea Utara mempertahankan kantor kedutaan besarnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, sementara Indonesia memiliki Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Pyongyang, yang sempat tutup sementara akibat pandemi COVID-19 dan dibuka kembali pada Juli 2025.

Dinamika diplomatik ini terus dijaga melalui lawatan pejabat tinggi, seperti kunjungan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ke Pyongyang pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2025. Dalam kunjungan tersebut, Indonesia dan Korea Utara memperbarui nota kesepahaman (MoU) mekanisme konsultasi bilateral guna mempererat kerja sama di bidang politik, sosial, budaya, dan olahraga.

Kendati hubungan politik dan diplomatik tetap terpelihara, kerja sama ekonomi serta nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Korea Utara tergolong sangat kecil dan terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh ketatnya sanksi internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap program senjata nuklir Korea Utara, membuat Indonesia lebih memprioritaskan hubungan ekonomi yang masif dengan Korea Selatan.