Pemerintah Lebih Untung Jika Jalankan Putusan MK Soal MBG di 2027, Pakar UGM Jelaskan Alasannya

Suara.com - Pemerintah dinilai akan memperoleh keuntungan lebih besar jika tidak menunggu hingga 2028 untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari anggaran pendidikan.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, mendorong agar kebijakan itu mulai diterapkan dalam APBN 2027.

Meski MK memberikan masa penyesuaian hingga APBN 2028, Subarsono menilai pemerintah seharusnya tidak memanfaatkan tenggat maksimal tersebut.

Ia bilang semakin cepat putusan itu dijalankan, semakin besar pula keuntungan politik, konstitusional, hingga tata kelola yang bisa diperoleh pemerintah.

"Menurut saya pemerintah perlu melaksanakan pada tahun anggaran 2027, tidak perlu menggunakan batas maksimal tahun 2028 dengan berbagai argumentasi," kata Subarsono, Selasa (4/8/2026).

Dipaparkan Subarsono, pemerintah saat ini dihadapkan pada dua skenario. Pertama pemerintah akan mengeluarkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan pada tahun 2027

Skenario itu bisa berpotensi terwujud apabila tekanan dari masyarakat sipil, akademisi, organisasi nonpemerintah, hingga partai politik semakin kuat. Termasuk tentu saja diikuti kemauan politik pemerintah untuk mematuhi putusan MK.

Sebaliknya, skenario kedua adalah pemerintah baru melaksanakan putusan tersebut pada APBN 2028.

"Skenaraio kedua bisa terjadi ketika sebagian besar parpol melantunkan nada yang sama bahwa program MBG sebagai program prioritas mendesak untuk dieksekusi segera dan mereka menunjukkan loyalitas totalnya pada Presiden," tandasnya.

Padahal, kata dia, percepatan pelaksanaan putusan MK justru akan meningkatkan legitimasi pemerintah.

Langkah itu disebut mampu mengembalikan kepercayaan publik setelah kritik soal anggaran pendidikan yang selama ini tergerus.

"Melaksanakan keputusan MK tahun 2027 justru akan menambah legitimasi dan kepercayaan publik pada pemerintah," ucapnya.

Selain itu, pemisahan anggaran akan membuat pengelolaan MBG lebih transparan. Publik dapat melihat secara jelas berapa besar dana yang dialokasikan untuk program tersebut.

Sekaligus mengevaluasi apakah manfaat yang dihasilkan benar-benar sepadan dengan anggaran yang dikeluarkan.

"Untuk keperluan transparansi dalam implementasi program prioritas MBG, maka seharusnya program MBG berdiri sendiri tidak dimasukan dalam anggaran pendidikan," ujarnya.

Apalagi MBG dan pendidikan merupakan dua jenis belanja negara yang berbeda. Ketika MBG berorientasi pada peningkatan gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial, anggaran pendidikan digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar, pengembangan guru, laboratorium, perpustakaan, hingga kegiatan akademik siswa.

"Peningkatan gizi, kesehatan dan perlindungan sosial bukan pendidikan. Sehingga secara logika memang dana MBG dipisahkan dari dana pendidikan. Keduanya adalah entitas yang memiliki tujuan dan karakter berbeda sama sekali," tegasnya.

"Berdasarkan berbagai argumentasi di atas, pemerintah akan lebih untung kalau mengeksekusi keputusan MK dalam tahun APBN 2027 daripada 2028," imbuhnya.

Di sisi lain, Subarsono mengingatkan bahwa persoalan MBG bukan semata soal pemisahan anggaran. Menurutnya, pemerintah juga harus segera membenahi tata kelola program yang masih dibayangi berbagai persoalan.

Mulai dari dugaan korupsi hingga kasus keracunan massal pada ribuan siswa.

Namun, Subarsono bilang kebijakan MBG adalah kebijakan politik bukan kebijakan teknokratis semata. Sehingga keputusannya pun lebih pada pertimbangan politis.

"Kalau pemerintah tidak mampu melakukan perbaikan tatakelola program MBG, maka sudah sepantasnya tuntutan masyarakat akan lebih menggema untuk menghentikan proram MBG," pungkasnya.