'Biar Rakyat Tahu!' Buruh Ancam Umumkan Parpol yang 'Main-Main' Bahas RUU Ketenagakerjaan

Suara.com - Koalisi buruh melayangkan peringatan keras kepada seluruh partai politik atau parpol di DPR RI. Mereka mengancam akan membeberkan kepada publik daftar nama partai yang tidak memiliki keberpihakan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Ancaman itu ditegaskan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, saat melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Andi Gani menekankan bahwa buruh kini aktif mengantongi catatan hitam-putih mengenai sikap masing-masing fraksi di parlemen.

"Kami akan umumkan ke publik partai yang punya keberpihakan dan yang sama sekali tidak punya keberpihakan, supaya masyarakat tahu dan tidak ada dusta di antara kita," ujar Andi di hadapan pimpinan DPR.

Andi Gani membeberkan adanya ketimpangan mencolok antar-parpol dalam proses ini.

Ia menyebut ada partai yang telah menyiapkan kajian mendalam, namun ada pula yang justru tampak kebingungan tanpa naskah usulan sedikit pun.

"Jadi kita akan umumkan nanti, ada partai yang begitu bersemangat punya bahan lengkap, ada partai bahkan sampai hari ini tidak punya draf apa pun," ungkapnya.

Baginya, transparansi ini sangat vital agar jutaan kaum buruh tidak salah dalam melihat siapa wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan hajat hidup mereka.

"Kami tahu persis, kami ada catatan dan kami akan buka pada saatnya nanti partai yang serius ataupun tidak serius, karena ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak," tegas Andi.

Titik Temu dengan Pengusaha

Selain menyoroti sikap parpol, Andi juga membeberkan adanya progres positif antara pihak buruh dengan pengusaha.

Ia mengungkapkan bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah mendatangi sekretariat koalisi buruh pada Rabu (12/8/2026) untuk menyamakan persepsi.

"Ini satu hal yang memang agak apa mengejutkan kami, Apindo datang ke koalisi buruh dan kita akan datang kembali dan akhirnya kita sepakat untuk membentuk tim perumus bersama, sudah mulai bekerja mulai hari ini," jelasnya.

Meski visi kedua pihak diklaim sudah selaras sekitar 60 hingga 70 persen, Andi mengakui perdebatan masih akan berlangsung sangat alot pada isu-isu krusial.

"Ada poin-poin penting yang kita agak kritis perbedaan, outsourcing, pengupahan, pesangon, PKWT, dan lainnya. Hanya empat atau lima, yang lainnya niatnya baik," ungkap Andi.

Menanggapi masukan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR terbuka terhadap aspirasi kelompok buruh.

Ia menjamin masukan tersebut akan dikaji agar produk hukum yang dihasilkan lebih komprehensif.

Dasco juga meminta kelompok buruh segera menyerahkan draf usulan secara resmi untuk ditindaklanjuti oleh Komisi IX DPR RI.

"Supaya undang-undangnya semakin kaya dan lengkap, dan tentunya supaya justru bisa lebih kemudian menyentuh keperluan daripada pekerja atau buruh," pungkas Dasco.