Guru PPPK Jadi Pegawai Pusat, P2G Soroti Risiko Redistribusi Tak Akurat

Suara.com - Pengalihan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai pemerintah pusat disebut akan mengurangi kewenangan kepala daerah dalam mengatur guru di wilayahnya.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai perubahan tersebut memang akan berdampak terhadap pola pengelolaan guru. Namun, sentralisasi juga memiliki peluang untuk memperbaiki pemerataan guru secara nasional.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan berkurangnya peran kepala daerah merupakan konsekuensi dari pengalihan kewenangan tersebut.

"Bicara kewenangan, pengalihan ini memang ya memperkecil peran kepala daerah di dalam mengatur para guru di wilayah mereka. Tentu saja ini akan berdampak," kata Iman kepada suara.com saat dihubungi, Rabu (19/8/2026).

Namun, menurut dia, pemerintah pusat justru memiliki ruang yang lebih besar untuk mengatur distribusi guru lintas wilayah sehingga diharapkan tenaga pengajar bisa lebih merata.

"Ketika ini dikelola oleh pemerintah pusat, maka distribusi guru antara provinsi, distribusi guru antara kabupaten beda provinsi, itu tentu jauh lebih mudah ya," ujarnya.

Dengan pengelolaan secara nasional, pemerintah pusat dinilai lebih leluasa melihat kebutuhan guru secara lintas daerah, bukan hanya berdasarkan kebutuhan satu provinsi atau kabupaten.

Namun demikian, P2G mempertanyakan kemampuan pemerintah pusat dalam menentukan kebutuhan guru secara lebih presisi. Menurut Iman, persoalan utamanya bukan lagi sekadar siapa yang mengelola guru, melainkan apakah pemetaan kebutuhan dan penempatan guru nantinya benar-benar akurat.

"Yang jadi persoalan adalah apakah pemerintah pusat bisa melakukan redistribusi guru lebih akurat daripada pemerintah daerah? Nah, itu persoalannya," katanya.

Karena itu, kebijakan pengalihan status guru PPPK seharusnya tidak berhenti pada pemindahan kewenangan administratif. Pemerintah perlu memastikan perubahan tersebut benar-benar menghasilkan distribusi guru yang lebih merata.

Iman menegaskan, P2G tidak mempersoalkan apakah guru PPPK dikelola pemerintah pusat maupun daerah selama kebijakan tersebut mampu menjamin kesejahteraan dan karier guru sekaligus memperbaiki ketimpangan distribusi tenaga pendidik.

"Dan bagaimana pengalihan kewenangan ini memperbaiki persoalan tidak meratanya guru, menjadi guru yang merata. Jadi memperbaiki redistribusi, jangan sampai kemudian ketika terpusat, distribusinya sama-sama tidak merata, gitu," ujarnya.

Dengan demikian, sentralisasi pengelolaan guru PPPK menurut P2G seharusnya diuji dari hasil akhirnya: apakah guru lebih sejahtera, memiliki karier yang jelas, dan kebutuhan tenaga pendidik di berbagai daerah bisa dipenuhi secara lebih merata.