REGIONAL:
- Dosen FEB UGM Wisnu Setiadi Nugroho menyatakan polemik DTSEN terjadi akibat perbedaan indikator penilaian kesejahteraan.
- Metode PMT berisiko memicu ketidakadilan dan salah sasaran bansos karena menggunakan pendekatan prediksi serta data lama.
- Pemerintah didorong menyediakan transparansi variabel, saluran sanggah, serta membenahi akurasi data sebelum menetapkan kebijakan subsidi.
Kesalahan penetapan kebijakan ini rentan menciptakan fenomena exclusion error yang mendepak warga yang sebenarnya berhak, serta ancaman cliff effect bagi rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang nyaris serupa tetapi mendapatkan perbedaan perlakuan.
"Dua rumah tangga yang kondisi ekonominya hampir sama persis bisa mendapatkan perlakuan kebijakan yang sangat berbeda karena yang satu di ujung desil 8, yang satunya lagi di awal mula desil 9," ucapnya.
Pemerintah didesak untuk membenahi kualitas, pemutakhiran, dan integrasi data secara menyeluruh sebelum menerapkan garis batas yang membatasi hak-hak dasar masyarakat.
Standar akurasi tingkat tinggi menjadi hal yang tidak bisa ditawar ketika sebuah kebijakan publik membawa konsekuensi besar bagi masyarakat.
"Semakin besar konsekuensi dari sebuah garis batas yang diterapkan oleh pemerintah, semakin tinggi standar akurasi yang harus dipenuhi sebelum garis itu digunakan," tegasnya.
TERPOPULER