Ilusi Desil DTSEN, Pakar Soroti Risiko Data Keliru yang Bisa Rampas Hak Subsidi Rakyat

Suara.com - Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terus memicu polemik dan keresahan di tengah masyarakat.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, menyatakan perdebatan tersebut terjadi karena pemerintah dan masyarakat memiliki perspektif yang berbeda dalam menilai tingkat kesejahteraan.

Kondisi ekonomi riil masyarakat yang pas-pasan kerap berbenturan dengan data statistik akibat perbedaan indikator penilaian.

Masyarakat umumnya mengukur kesejahteraan dari pendapatan dan beban pengeluaran sehari-hari. Sementara pemerintah menggunakan sejumlah indikator seperti kepemilikan aset, kondisi rumah, hingga kepemilikan kendaraan.

"Seseorang bisa masuk desil 9 atau 10, tetapi bisa jadi hidup memang pas-pasan dan dua-duanya tetap benar," kata Wisnu, Kamis (20/8/2026).

Perbedaan pendekatan tersebut dapat membuat penilaian masyarakat dan posisi desil tidak selalu sejalan.

Wisnu menjelaskan, desil perlu dipahami sebagai posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan ukuran kekayaan secara absolut. Apabila desil yang ditampilkan merupakan peringkat secara nasional, ambang untuk masuk kelompok 10 persen teratas tidak selalu setinggi yang dibayangkan masyarakat.

Kondisi distribusi kesejahteraan di Indonesia membuat seseorang dapat berada di desil 9 atau 10 meskipun kehidupan sehari-harinya masih memiliki keterbatasan.

Persoalan ini kian krusial karena status desil berimplikasi langsung pada akses masyarakat terhadap bantuan sosial dan subsidi negara. Karena itu, menurut Wisnu, wajar jika masyarakat mempertanyakan hasil pendataan tersebut.

Kendati demikian, kata Wisnu, perbedaan antara kondisi yang dirasakan masyarakat dan hasil kategorisasi desil tidak otomatis menunjukkan adanya kesalahan data secara keseluruhan.

Ia menjelaskan, pendekatan Proxy Means Test (PMT) yang digunakan untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan berdasarkan sejumlah indikator pada dasarnya merupakan metode prediksi sehingga tetap memiliki kemungkinan kesalahan.

Selain itu, kualitas data dapat dipengaruhi oleh informasi rumah tangga yang belum diperbarui, seperti perubahan jumlah anggota keluarga. Kondisi tersebut dapat membuat perhitungan kesejahteraan per kapita tidak lagi menggambarkan kondisi rumah tangga terkini.

Pemerintah didorong untuk membuka transparansi variabel penentu serta menyediakan saluran sanggah yang jelas bagi publik.

"Masyarakat bisa melakukan respons, aduan, sehingga masyarakat bisa percaya dan kemudian puas dengan hasil yang didapatkan, bukan sekadar hanya di atas kertas lalu kemudian menerima saja penentuan dari pemerintah tersebut," ungkapnya.

Jika data yang tidak sepenuhnya akurat digunakan sebagai basis eksekusi kebijakan untuk menentukan penerima subsidi, hal tersebut berisiko memicu ketidakadilan.

Kesalahan penetapan kebijakan ini rentan menciptakan fenomena exclusion error yang mendepak warga yang sebenarnya berhak, serta ancaman cliff effect bagi rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang nyaris serupa tetapi mendapatkan perbedaan perlakuan.

"Dua rumah tangga yang kondisi ekonominya hampir sama persis bisa mendapatkan perlakuan kebijakan yang sangat berbeda karena yang satu di ujung desil 8, yang satunya lagi di awal mula desil 9," ucapnya.

Pemerintah didesak untuk membenahi kualitas, pemutakhiran, dan integrasi data secara menyeluruh sebelum menerapkan garis batas yang membatasi hak-hak dasar masyarakat.

Standar akurasi tingkat tinggi menjadi hal yang tidak bisa ditawar ketika sebuah kebijakan publik membawa konsekuensi besar bagi masyarakat.

"Semakin besar konsekuensi dari sebuah garis batas yang diterapkan oleh pemerintah, semakin tinggi standar akurasi yang harus dipenuhi sebelum garis itu digunakan," tegasnya.