Pakar: Desil DTSEN Tak Bisa Jadi Vonis Tunggal Penerima Subsidi

Pemerintah, kata dia, perlu memperhitungkan kondisi riil sebuah rumah tangga yang tidak selalu tergambar dari data administrasi keluarga. Apalagi ketika satu rumah dihuni orang tua, saudara, atau anggota keluarga lain yang turut menjadi bagian dari beban ekonomi.

Pencabutan subsidi secara mendadak terhadap kelompok yang berada dalam kondisi rentan dapat menimbulkan dampak berantai.

Dalam konteks subsidi BBM, Wisnu mengatakan pemerintah memiliki pilihan yang lebih bertahap daripada sekadar menetapkan batas hitam-putih berdasarkan desil.

Salah satu alternatifnya ialah membatasi volume BBM berdasarkan kebutuhan kendaraan atau rumah tangga, dengan tetap menyediakan masa transisi serta mekanisme pembaruan data.

"Harusnya kebijakan itu bukan langsung seperti menyalakan lampu, on-off, lalu kemudian selesai," ujarnya.

Kebijakan subsidi harus mampu mengikuti perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Mekanisme sanggah dan pembaruan data perlu dibuat cepat agar masyarakat yang merasa mengalami kesalahan klasifikasi dapat memperoleh jalan keluar tanpa harus menunggu pendataan berikutnya.

"Kebijakan subsidi itu lebih presisi, responsif terhadap perubahan kondisi warga dan tidak sekadar mengorbankan kelas menengah yang saat ini memang sudah cukup rentan hanya demi mengedepankan efisiensi administrasi," pungkasnya.