GP Al Washliyah Tolak Aksi AMPB di DPR: Jangan Klaim Wakili Seluruh Rakyat

Suara.com - Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GP Al Washliyah) DKI Jakarta menolak rencana aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 jika aksi tersebut berpotensi memicu provokasi dan kerusuhan.

Aksi tersebut rencananya digelar oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB), dan Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI).

Ketua PW GP Al Washliyah DKI Jakarta Dedi Siregar mengatakan, pihaknya tetap menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat.

Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara damai, tertib, bertanggung jawab, serta tidak mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Menurut Dedi, Jakarta merupakan rumah bersama sehingga aksi penyampaian aspirasi tidak boleh berubah menjadi tindakan intimidatif, anarkis, ataupun perusakan fasilitas umum.

“Kami menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Tetapi kami menolak keras apabila aksi tersebut justru diarahkan untuk membangun provokasi, memecah persatuan, atau menyeret simbol dan lembaga negara ke dalam kepentingan kelompok tertentu,” kata Dedi dalam keterangan yang diterima SUARA.COM, Minggu (23/8/2026).

GP Al Washliyah DKI Jakarta juga menyoroti penggunaan label "rakyat" dalam penyampaian aspirasi. Dedi menilai tidak ada satu kelompok atau aliansi yang dapat mengklaim dirinya sebagai representasi seluruh masyarakat Indonesia.

“Jangan karena membawa nama rakyat kemudian merasa memiliki kewenangan untuk berbicara atas nama seluruh bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia sangat beragam. Ada jutaan masyarakat yang memiliki pandangan, aspirasi, dan Pendapat yang berbeda,” katanya.

Dedi menegaskan AMPB, ARIB, dan ARPI tidak memiliki legitimasi untuk mengklaim mewakili seluruh bangsa Indonesia.

Menurutnya, legitimasi dalam sistem demokrasi tidak cukup dibangun dengan membawa nama rakyat, tetapi harus melalui proses yang terbuka, argumentasi yang bertanggung jawab, serta penghormatan terhadap konstitusi dan hukum.

“Kami tegaskan, AMPB ,ARIB dan ARPI tidak memiliki legitimasi untuk mengklaim mewakili seluruh bangsa Indonesia. Indonesia bukan milik satu kelompok, bukan milik satu organisasi, dan bukan milik satu kepentingan,” kata Dedi.

Ia mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terseret informasi provokatif yang belum terverifikasi. Kritik terhadap pemerintah maupun lembaga negara, kata dia, tetap memiliki tempat dalam demokrasi selama disampaikan secara konstruktif.

“kami Pemuda menjadi pendingin suasana, bukan menjadi bensin yang memperbesar api konflik,” ujarnya.

Dedi juga menegaskan pihaknya tidak menolak aksi demonstrasi sebagai bagian dari demokrasi. Yang ditolak adalah apabila kebebasan menyampaikan pendapat digunakan untuk melakukan intimidasi, kekerasan, provokasi, ataupun perusakan fasilitas umum.

“Jangan sampai demokrasi hanya dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum. Jangan sampai atas nama kebebasan kemudian muncul intimidasi, provokasi, kekerasan, atau tindakan yang merusak fasilitas negara,” tegasnya.

Minta Jakarta Tetap Kondusif

PW GP Al Washliyah DKI Jakarta mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga Jakarta tetap aman dan kondusif menjelang rencana aksi tersebut.

Dedi menilai perbedaan pandangan maupun kepentingan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mempertentangkan sesama warga negara.

“Indonesia terlalu besar untuk dipertaruhkan oleh kepentingan kelompok. Persatuan bangsa jauh lebih penting daripada kepentingan sesaat,” tambah Dedi.

Ia mengajak masyarakat yang memiliki persoalan untuk menyampaikannya melalui jalur damai dan mekanisme konstitusional.

“Jangan sampai ada pihak yang sengaja memancing situasi untuk provokasi," ujarnya.

Dalam pernyataan sikapnya, PW GP Al Washliyah DKI Jakarta menyampaikan sejumlah poin, yakni:

1. Menolak segala bentuk provokasi yang mengatasnamakan rakyat apabila narasi yang dibawa berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Menegaskan AMPB, ARIB, dan ARPI tidak memiliki legitimasi untuk mengklaim mewakili seluruh rakyat atau bangsa Indonesia.
3. Menginginkan Jakarta tetap damai serta menghormati hak masyarakat menyampaikan aspirasi selama dilakukan secara tertib dan tidak berubah menjadi provokasi maupun tindakan anarkis.
4. Menolak segala bentuk provokasi dan tindakan yang dapat memicu kekacauan di Jakarta.
5. Mendorong penyampaian aspirasi secara damai.
6. Mengajak masyarakat menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, serta mengedepankan dialog dan mekanisme konstitusional.
7. Menyerukan, “Tolak provokasi. Tolak aksi konfrontatif. Jaga persatuan. Jaga kedamaian Jakarta.”

PW GP Al Washliyah DKI Jakarta menegaskan kembali sikapnya untuk mendukung demokrasi dan kebebasan berpendapat, tetapi menolak provokasi serta tindakan yang dapat memecah persatuan atau merusak fasilitas negara.