Adriana Elisabet: Separatisme Papua Berawal dari Keluhan yang Tak Direspons Pemerintah

Suara.com - Jaringan Damai Papua Adriana Elisabet menilai persoalan separatisme di Papua tidak muncul begitu saja, melainkan berawal dari berbagai keluhan dan kekecewaan masyarakat yang dinilai tidak mendapat respons memadai dari pemerintah Indonesia.

Hal itu disampaikan Adriana dalam diskusi dan bedah buku Thom Beanal: Pastor Awam, Kepala Suku, dan Bapa Bangsa Papua.

Menurut dia, persoalan tersebut pada awalnya berkaitan dengan keluhan masyarakat Papua, termasuk persoalan ekonomi yang muncul sejak proses referendum hingga masuknya Freeport.

"Persoalan separatisme katakanlah yang ada di Papua itu kan mulai dari sebuah grievance, keluhan, kekecewaan kenapa begini keadaannya. Itu di awal-awal ya, itu karena kasus referendum, masuk Freeport, itulah grievance-nya soal ekonomi," kata Adriana dalam diskusi tersebut di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Adriana menilai situasi tersebut berpotensi berkembang menjadi perlawanan ketika berbagai keluhan masyarakat tidak segera direspons.

Menurutnya, apabila pemerintah sejak awal membuka komunikasi dan memberikan penjelasan terhadap persoalan yang dipermasalahkan masyarakat Papua, perkembangan konflik kemungkinan dapat berbeda.

"Seandainya saja pemerintah merespons cepat waktu itu keluhan-keluhan itu mungkin enggak ada sampai sekarang. Karena merasa tidak direspons, jadilah perlawanan, ada bahkan keinginan memisahkan diri," ujarnya.

Menurut Adriana, perlawanan di Papua kemudian berkembang hingga mendapat perhatian di tingkat internasional.

Di sisi lain, gerakan tersebut kerap diberi stigma sebagai gerakan separatis hingga dikaitkan dengan istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok separatis teroris.

Ia menilai pelabelan tersebut tidak menyelesaikan persoalan mendasar yang sebelumnya belum terjawab.

"Karena perlawanan Papua terus meluas ya, bahkan ke internasional juga ya, walaupun itu tetap ada pro-kontra, kemudian distigma lah gerakan separatis. Bahkan gerakan separatis teroris, balik lagi ke istilah OPM dan lain sebagainya," kata Adriana.

Adriana kemudian menyoroti pentingnya pelurusan sejarah Papua sebagaimana menjadi bagian yang dibahas dalam buku tentang Thom Beanal.

Menurut dia, sejarah perlu dibicarakan secara terbuka karena rangkaian peristiwa masa lalu dapat melahirkan interpretasi berbeda antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua.

"Itu persoalan yang tidak dijawab dengan baik. Nah, makanya di bukunya Pak Tom diperlukan pelurusan sejarah ya, perlu didialogkan sejarah itu," tuturnya.

Ia mengatakan perbedaan perspektif tersebut menjadi salah satu persoalan sensitif karena pemerintah Indonesia selama ini memandang sejarah Papua sebagai sesuatu yang telah final.

Sementara itu, masyarakat Papua masih memiliki pandangan bahwa persoalan sejarah tersebut belum sepenuhnya selesai.

"Bagi pemerintah Indonesia sejarah Papua itu sudah final, bagi Papua itu belum final," ujar Adriana.

Karena itu, Adriana mendorong adanya ruang dialog untuk memperkecil kesenjangan perspektif antara pemerintah dan masyarakat Papua.

Menurut dia, dialog tidak harus selalu dimulai dalam kerangka resmi pemerintah, tetapi dapat dilakukan terlebih dahulu dengan melibatkan masyarakat.

"Untuk mengurangi gap pemikiran, perspektif yang macam-macam itu, bukalah dialog masyarakat dulu. Apalagi dialog itu tidak dalam ranah pemerintah," katanya.

Reporter: Agustin Dwi Anggraini