- Sejarawan Bernarda Meteray membahas pembangunan Papua dalam bedah buku Thom Beanal pada Senin (24/8/2026).
- Buku tersebut menyoroti konflik kekerasan serta peminggiran masyarakat asli yang terjadi di tanah Papua.
- Pemerintah pusat dinilai belum memahami sejarah serta kebutuhan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan Papua.
Suara.com - Persoalan pembangunan di Papua menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi dan bedah buku Thom Beanal: Pastor Awam, Kepala Suku, dan Bapa Bangsa Papua.
Penulis sekaligus sejarawan Bernarda Meteray mengatakan buku tersebut penting untuk melihat kembali persoalan pembangunan Papua yang masih berkaitan dengan konflik dan kekerasan yang terjadi hingga kini.
“Menarik mengapa buku Thom ini sangat penting sekali karena ini berkaitan dengan masalah pembangunan,” kata Bernarda dalam diskusi, Senin (24/8/2026).
Bernarda menjelaskan, Thom Beanal dalam pemikirannya menyoroti situasi konflik dan kekerasan yang masih terjadi di Papua.
Kondisi tersebut, menurutnya, juga berjalan beriringan dengan semakin termarginalisasinya orang asli Papua di tanah mereka sendiri.
“Sebenarnya Pak Thom menandaskan bahwa situasi konflik dan kekerasan masih saja terjadi di tanah Papua. Di sisi lain diakui bahwa orang asli Papua semakin minoritas di tanahnya,” ujarnya.
Dalam konteks pembangunan, Bernarda kemudian mempertanyakan apakah pemerintah pusat selama ini telah memahami kebutuhan masyarakat Papua secara utuh, termasuk sejarah Papua dalam perjalanan sebagai bagian dari Indonesia.
![Bandara Koroway Batu, Papua ditutup Sementara usai penembakan pesawat Smart Air. [Dokumentasi Kemehub].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/02/16/61423-bandara-koroway-batu-papua.jpg)
“Berkaitan dengan masalah pembangunan, bahwa pertama apakah Jakarta selama ini memahami seluruh aspek orang Papua, berkaitan dengan pembangunan, yang kedua apakah Jakarta memahami sejarah proses Papua sebagai bagian dari negara bangsa Indonesia,” kata Bernarda.
Ia menilai berbagai kebijakan pembangunan yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua.
Karena itu, pembangunan semestinya tidak hanya dilihat dari sisi kebijakan pemerintah, tetapi juga dari kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan.
“Karena ternyata dalam banyak pandangan pembangunan Papua selama ini jawabannya belum sepenuhnya sesuai kebutuhan dan aspirasi.Sesungguhnya pembangunan yang diharapkan adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di tanah Papua,"tuturnya.
Bernarda pun mempertanyakan kembali tujuan pembangunan apabila persoalan yang dihadapi masyarakat Papua tidak ikut diselesaikan.
Ia mengatakan, penyelesaian berbagai persoalan menjadi penting agar masyarakat tidak merasa pembangunan justru berada di luar kepentingan mereka.
“Pembangunan untuk siapa sebenarnya. Ya inilah harapan kita semua agar pembangunan diharapkan sungguh menjawab. Apabila semua permasalahan tidak ditangani tentu saja masyarakat merasa bahwa pembangunan itu bukan bagian dari mereka," kata Bernarda.
Reporter: Agustin Dwi Anggraini