Perang di Gaza, Warga Palestina Gunakan Toilet Darurat Zaman Purba

Suara.com - Krisis sanitasi ekstrem kini mencengkeram pengungsi Palestina di Gaza akibat blokade total pasokan barang. Warga terpaksa merakit toilet darurat sendiri dari kursi plastik bekas berlubang demi mempertahankan 'harga diri' di tengah gempuran perang.

Kelangkaan barang membuat harga kloset bekas meroket drastis mencapai 1.500 hingga 2.000 shekel atau sekitar 503 hingga 671 dolar AS. Minimnya fasilitas buang air bersih ini memaksa puluhan jiwa berbagi satu toilet darurat tanpa privasi.

Ketimpangan parah antara pasokan dan kebutuhan warga menciptakan kondisi lingkungan yang sangat membahayakan kesehatan publik. Sumur resapan manual buatan warga kerap meluap dan mencemari pemukiman tenda yang serba terbatas.

Eman Mahmoud Shamia, seorang ibu berusia 33 tahun yang kini tinggal di tenda pengungsian, mengungkapkan keputusasaannya menghadapi fasilitas jamban darurat tersebut.

“Saya dicabut dari hak paling dasar saya untuk memiliki dudukan toilet yang layak di tenda saya. Ini sangat melelahkan bagi saya sebagai seorang wanita dan ibu dari lima anak, sementara suami saya sakit dan tidak mampu menggunakan toilet rakitan ini. Apa yang terjadi pada kami adalah sebuah kegilaan,” ujar Shamia kepada Al Jazeera.

Shamia menambahkan betapa ia sulit menerima kenyataan hidup yang harus dijalaninya saat ini.

“Saya tidak percaya ini adalah situasi kami. Terkadang saya merasa seperti menjadi gila. Bagaimana mungkin toilet bisa menjadi seperti ini dan bagaimana pintu hanya berupa selembar kain?” kata Shamia.

Gencatan akses pasokan material bangunan dan alat sanitasi dari luar menjadi pemicu utama meroketnya harga jamban bekas. Hambatan perdagangan membuat toilet bekas berubah menjadi komoditas langka yang dimonopoli pihak tertentu.

Mohammad Al-Hanouti, warga berusia 30 tahun dari kamp pengungsi Al-Bureij, menyuarakan kesulitan finansialnya untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

“Saya akan hidup tanpa ubin, tanpa dapur, dan tanpa toilet yang layak… Saya telah menabung untuk membeli dudukan toilet karena itu adalah hal yang paling penting di apartemen. Jujur saja, saya dalam masalah – mendapatkan kebutuhan paling dasar akan menghabiskan biaya sekitar $2.000,” kata Al-Hanouti kepada Al Jazeera.

Al-Hanouti menilai situasi sulit ini tidak hanya dialami oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh mayoritas warga Gaza.

“Krisis dudukan toilet ini perlu segera ditangani. Saya bukan satu-satunya yang menderita akibat hal ini; saya memiliki teman-teman di tenda yang juga sedang berjuang,” tuturnya.

Ia mendesak lembaga internasional agar segera mendistribusikan alat sanitasi secara cuma-cuma demi menjamin hak hidup warga. Akses sanitasi yang higienis merupakan hak paling mendasar bagi setiap manusia tanpa terkecuali.

Pakar ekonomi Omar Salouha menjelaskan bahwa krisis jamban ini tercipta akibat guncangan pasokan mendadak yang dipicu pembatasan impor material pembuangan. Kerusakan lebih dari 90 persen pemukiman Gaza semakin melonjakkan permintaan alat sanitasi secara mendadak.

“Ketidakseimbangan yang sangat besar antara penawaran dan permintaan telah menyebabkan harga toilet bekas naik beberapa kali lipat dan menciptakan pasar yang mengalami kelangkaan serta distorsi,” kata Salouha.

Omar menekankan bahwa penggunaan puing-puing bangunan runtuh tetap tidak bisa menjadi solusi murah bagi masyarakat. Kloset pada akhirnya menjelma menjadi komoditas monopoli yang sangat sulit terjangkau.

Bagaimana Dampak Buruk Buruknya Sanitasi Terhadap Kesehatan Pengungsi?

Satu fasilitas toilet umum terpaksa digunakan bergantian oleh 20 hingga 25 orang tanpa pembatas gender yang memadai. Kondisi ini merusak privasi serta mengikis martabat kemanusiaan para pengungsi.

“Biasanya tidak ada fasilitas terpisah untuk pria dan wanita… [menjadikan akses toilet di Gaza] sebuah kebutuhan harian yang berkaitan dengan kesehatan, privasi, dan martabat,” jelas Omar.

Omar menambahkan bahwa ketersediaan sarana penunjang kebersihan dasar sudah menjadi barang mewah yang langka. Sabun pembersih tangan dan kertas toilet kini sangat sulit didapatkan pengungsi.

Air bersih di beberapa wilayah pengungsian Gaza hanya mengalir satu kali dalam seminggu. Karena tidak adanya jaringan pembuangan limbah terpadu, warga terpaksa menggali lubang penampungan kotoran persis di sebelah fasilitas sanitasi umum.

Hossam Al-Huwaity, juru bicara Kamar Dagang setempat, menyatakan pihaknya terus mendorong pedagang mengajukan izin impor resmi. Berbagai lembaga kemanusiaan internasional seperti UNICEF, WFP, OCHA, hingga EU telah dihubungi untuk memohon bantuan penanganan krisis.

“Sebagian besar permintaan komersial dan imbauan tetap tertahan karena pembatasan dan penundaan yang tidak beralasan di titik penyeberangan,” tegas Al-Huwaity.

Penilaian tim OCHA menunjukkan bahwa hanya separuh dari total populasi Gaza yang memiliki akses sanitasi dasar. Sekitar 60 persen warga terpapar limbah kotoran manusia dalam radius kurang dari 10 meter dari tempat tinggal mereka.

Dr. Ahmed Al-Jedi, dokter unit gawat darurat di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah, mengonfirmasi lonjakan pasien berulang akibat saniter buruk. Mayoritas pasien yang datang merupakan kelompok rentan seperti anak-anak, wanita, dan lansia.

“Banyak dari kasus ini terkait dengan kondisi hidup yang sulit di dalam tenda, di mana tidak ada cukup fasilitas untuk mandi dan kebersihan pribadi, dan beberapa keluarga mungkin hanya bisa mandi seminggu sekali,” kata Dr. Al-Jedi.

Ia memaparkan bahwa lingkungan yang kotor menjadi tempat bermain harian bagi anak-anak di tengah cuaca panas.

“Anak-anak menghabiskan waktu berjam-jam di luar tenda karena cuaca panas, bermain di pasir, sementara ruang terbatas yang sama digunakan untuk makan, minum, dan tidur, dan dalam beberapa kasus toilet terletak sangat dekat dengan area tempat tinggal,” jelasnya.

Sejak pecahnya perang di Gaza pada Oktober 2023, serangan militer dan penutupan jalur perbatasan oleh Israel telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur sipil, termasuk saluran pembuangan air dan fasilitas kesehatan publik. Kondisi ini memaksa lebih dari sembilan puluh persen warga Gaza mengungsi ke tempat penampungan sementara dengan fasilitas bertahan hidup yang sangat terbatas. Pembatasan ketat terhadap barang-barang komersial yang masuk melalui titik penyeberangan terus memperparah krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.