Dosen UGM Sebut Sistem Desil Bansos Hanya Alibi Pemerintah Kurangi Bantuan Akibat Defisit Fiskal

Pemerintah, kata Subarsono, sebenarnya tidak harus membuat klasifikasi baru untuk menentukan kelompok miskin karena data kemiskinan telah tersedia melalui BPS.

Karena itu, ia mempertanyakan urgensi penggunaan sepuluh desil jika pada akhirnya justru membuat masyarakat miskin kehilangan akses terhadap bantuan.

"Tanpa menggunakan kriteria baru, 10 desil, sebenarnya pemerintah sudah memiliki data jumlah penduduk miskin dari sumber yang sama, Badan Pusat Statistik (BPS)," ujarnya.

Subarsono mengingatkan pengurangan bansos melalui ukuran yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak sosial dan politik. Masyarakat yang merasa kehilangan bantuan tanpa mengalami perbaikan ekonomi berpotensi kecewa dan semakin tidak percaya terhadap pemerintah.

Ia menilai kondisi sejumlah indikator ekonomi juga belum cukup menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi peran negara dalam membantu masyarakat miskin.

Berdasarkan data yang ada menunjukkan indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 0,12 pada 2024 menjadi 0,27 pada 2025 dan tercatat 0,29 pada Maret 2026.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin memang turun dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Namun, pada periode yang sama gini rasio justru meningkat dari 0,363 menjadi 0,396.

"Data ini mengisyaratkan bahwa negeri ini masih menghadapi kemiskinan serius pada akar rumput sehingga negara perlu hadir untuk membantu mengentaskan kemiskinan bukan sibuk mencari argumentasi pembenar kebijakan," tandasnya.

Pemerintah didorong untuk mengevaluasi sistem pengukuran kemiskinan yang digunakan dalam penyaluran bansos.

"Ada baiknya dilakukan evaluasi terhadap ukuran kemiskinan dengan menggunakan multi dimensi yang lebih reasonable dan mampu merefleksikan kondisi riil kelompok masyarakat yang diukur agar kelompok miskin tidak dirugikan dan bisa merasakan kehadiran negara dalam bentuk bantuan sosial atau subsidi," pungkasnya.