Ekonomi Tumbuh 5,29 Persen, tapi Kenapa Belum Terasa di Kantong Masyarakat?

Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026. Namun hal itu dinilai belum otomatis mencerminkan perbaikan ekonomi masyarakat. 

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam dan Peradaban (FSIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sobar M. Johari, menyebut bahwa persoalan utamanya terletak pada belum kuatnya keterhubungan antara investasi, proyek besar, UMKM, dan ekonomi riil.

Apalagi masih ada jarak antara kinerja ekonomi makro dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pertumbuhan membutuhkan jembatan agar manfaat investasi dapat mengalir ke sektor usaha yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

"Ada ketimpangan antara sektor makro dan sektor mikro real. Jadi tidak ada kesinambungan jembatan yang menghubungkan sektor makro dan sektor real," kata Sobar dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/8/2026).

Tidak dipungkiri bahwa pertumbuhan itu memang menunjukkan aktivitas ekonomi tetap bergerak. Namun besarnya investasi dan proyek pembangunan belum menjamin manfaatnya tersebar secara merata.

Sobar menilai proyek padat modal mampu menggerakkan sektor riil, tetapi persoalan muncul ketika aktivitas tersebut tidak terhubung dengan UMKM. Kondisi itu membuat pertumbuhan berisiko hanya terkonsentrasi pada sektor dan pelaku ekonomi tertentu.

"Kalau proyek-proyek yang padat modal itu oke untuk langsung ada sektor real dan sebagainya. Tapi untuk yang mikronya matching dengan UMKM itu tidak ada," ujarnya.

Maka dari itu, kualitas pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan maupun besarnya investasi yang masuk. Pemerintah perlu memastikan proyek pembangunan membuka ruang bagi UMKM, tenaga kerja, serta pelaku usaha lokal melalui pekerjaan dan rantai pasok.

Di sisi lain, Sobar turut menyoroti bantuan sosial, KIP, dan subsidi energi masih diperlukan untuk menopang daya beli masyarakat dalam jangka pendek. 

Namun, kebijakan tersebut tidak cukup jika tidak diikuti penciptaan lapangan kerja berkualitas sebagai fondasi pendapatan masyarakat dalam jangka panjang.

"Untuk jangka panjang, menurut saya itu (bansos) belum (cukup) dan itu bahaya," tegasnya.

Menurut Sobar, masyarakat membutuhkan ekosistem ekonomi yang memungkinkan mereka memperoleh pendapatan secara berkelanjutan, bukan terus bergantung pada bantuan pemerintah. Pemerintah pun dituntut membangun hubungan yang lebih kuat antara investasi, UMKM, dan tenaga kerja.