REGIONAL:
- Konferensi Republik di Universitas Andalas Padang pada Senin 31 Agustus 2026 menghasilkan lima seruan bagi pengurus negara.
- Forum tersebut menyoroti masalah kepemimpinan beretika, pengelolaan ekonomi nasional, dan perlindungan ruang hidup masyarakat sipil.
- Para narasumber menilai KKN, pelemahan ruang publik, serta militerisme menghambat kapasitas negara dan merugikan warga.
Suara.com - Konferensi Republik di Universitas Andalas, Padang, Senin (31/8/2026), menghasilkan lima seruan yang ditujukan kepada para pengurus negara.
Forum bertajuk “Menatah Republik Konstitusional Sebenarnya” itu menyoroti persoalan kepemimpinan, ekonomi, militerisme, pemerintahan, dan posisi masyarakat sipil.
Konferensi Republik di Padang merupakan kelanjutan dari Konferensi Republik di Yogyakarta dan Konsolidasi Nasional di Jakarta.
Agenda tersebut sebelumnya menghasilkan tiga tuntutan, yakni mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil, membangun formasi baru republik untuk memulihkan kepercayaan publik, serta menyatukan seluruh kekuatan sipil.
Dipimpin Presidium Feri Amsari, Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Fadli Ramadhanil, forum di Padang menerjemahkan tuntutan tersebut melalui tiga pertanyaan utama.
Ketiga pertanyaan itu menyangkut siapa yang layak memimpin, apakah negara memiliki kapasitas mengelola ekonomi, serta apakah ruang sipil masih mendapatkan tempat untuk berkembang.
Dari pembahasan tersebut, Konferensi Republik menghasilkan lima seruan.
Pertama, menegakkan mekanisme seleksi kepemimpinan berdasarkan rekam jejak dan etika, bukan kedekatan dengan kekuasaan.
Kedua, memulihkan kapasitas negara dalam mengelola ekonomi dan tidak sekadar mengganti program setiap kali kekuasaan berganti.
Ketiga, menghentikan perluasan militerisme ke ruang sipil.
Keempat, menghentikan transaksionalisme negatif dalam pemerintahan sekaligus melindungi mereka yang menolak untuk diam.
Kelima, menjadikan masyarakat sipil sebagai pilar utama penyelenggaraan republik, bukan sekadar pihak yang dilibatkan ketika dibutuhkan.
Persoalan ekonomi menjadi salah satu sorotan utama dalam forum tersebut. Ekonom Wijayanto Samirin menilai terdapat kesenjangan antara angka resmi pemerintah dengan realitas yang dirasakan masyarakat.
Menurut dia, pemerintah kerap menonjolkan pertumbuhan ekonomi, sementara masyarakat masih menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, pemutusan hubungan kerja, serta sulitnya mendapatkan pekerjaan, khususnya bagi kelompok usia muda.
"Ada disconnect antara data dan narasi dengan realita. Angka-angka itu dipoles agar kelihatan bagus," kata Wijayanto.
TERPOPULER