-
Kedubes Rusia membantah terlibat dalam perekrutan WNI untuk menjadi angkatan bersenjata Kremlin.
-
Pemerintah Rusia siap bekerja sama dengan Kemlu RI untuk mengusut dugaan keterlibatan WNI.
-
Kemlu RI mendalami potensi unsur penipuan lowongan kerja terkait keberadaan delapan WNI tersebut.
Suara.com - Pemerintah Rusia menegaskan tidak pernah membuka pendaftaran atau merekrut warga negara Indonesia untuk menjadi bagian dari tentara bayaran angkatan bersenjata mereka. Keputusan warga asing yang mendaftar militer saat berada di Rusia merupakan tindakan serta tanggung jawab personal masing-masing individu.
Sikap tegas ini muncul di tengah kabar beredarnya dokumen intelijen Ukraina mengenai keterlibatan delapan warga Indonesia di medan perang. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menjamin tidak ada fasilitasi diplomatik dalam proses masuknya warga asing ke dalam struktur tentara Kremlin.
Meskipun memvalidasi kehadiran tentara asing dari kalangan pekerja hingga mahasiswa di negaranya, perwakilan diplomatik menegaskan batas keterlibatan institusi mereka. Langkah mandiri para pendatang tersebut murni pilihan hidup personal tanpa campur tangan Kedubes.
“Kantor perwakilan Rusia di manapun di Indonesia sama sekali tidak melakukan rekrutmen untuk angkatan bersenjata Rusia,” kata Dubes Tolchenov ditemui seusai konferensi pers roadshow Komite Pariwisata Kota Moskow (Mostourism) di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Ia tidak memungkiri adanya warga negara asing, seperti pekerja, mahasiswa, dan bahkan wisatawan yang memutuskan bergabung dalam angkatan bersenjata Rusia saat menetap di negara tersebut.
Pihak Kedubes Rusia mengaku sudah mendengar langkah taktis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang sedang mendalami kebenaran isu tersebut. Kemitraan diplomatik terbuka lebar apabila pemerintah Indonesia membutuhkan klarifikasi resmi maupun pertukaran informasi.
Kedutaan menjamin transparansi penuh dan siap memberikan keterangan formal guna membantu memvalidasi status para WNI yang disorot. Respons kooperatif ini diharapkan mampu mengurai polemik agar tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara.
“Diakui memang tak sedikit warga negara asing di militer Rusia, tetapi kedutaan besar sama sekali tak terlibat melakukan rekrutmen di dalamnya,” ucap Dubes Rusia.
“Jika mereka ingin menanyakan sesuatu pada kami, tentu saja kami siap memberi penjelasan maupun bekerja sama,” kata dia.
Pemerintah Indonesia sendiri mengambil tindakan cepat melalui verifikasi berantai lintas kementerian dan lembaga terkait. Penyelidikan berfokus pada potensi tindak pidana perdagangan orang hingga modus penipuan lowongan kerja luar negeri.
Kemlu RI mengantisipasi kemungkinan para WNI terjebak eksploitasi atau tawaran kerja palsu yang membelokkan mereka ke arena pertempuran. Pemetaan fakta lapangan terus berjalan bersama jaringan Perwakilan RI di kawasan Eropa Timur.
Isu sensitif ini pertama kali mencuat usai Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina merilis laporan resmi lewat saluran Telegram pada akhir Agustus. Media The New Voice of Ukraine mengklaim telah mengantongi bukti dokumen yang mencatat perekrutan warga asing oleh Kremlin.
Laporan tersebut menuding Rusia memanfaatkan warga negara asing untuk memperkuat barisan tempur sekaligus kepentingan propaganda perang. Menyikapi situasi ini, Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang memastikan proses konfirmasi data terus dilakukan hingga menemukan titik terang.