Petaka Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo: 448 Santri Keracunan, SPPG Kali Tengah Ditutup Sementara

Suara.com - Kasus dugaan keracunan massal menimpa ratusan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manba'ul Hikam, Sidoarjo, usai mengonsumsi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG), pada Selasa (1/9).

Menanggapi situasi darurat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat dengan memprioritaskan pemulihan seluruh korban.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, bahkan langsung meninjau kondisi para santri di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Notopuro Sidoarjo pada Rabu dini hari. Ia memastikan tim medis bekerja ekstra untuk menangani para pasien.

"Seluruh pasien tidak ditangani secara seragam, tetapi mendapatkan penanganan khusus sesuai kondisi medis masing-masing pasien," tegas Emil di lokasi.

Hingga Rabu pukul 00.30 WIB, Emil menjelaskan bahwa situasi mulai terkendali. Beberapa pasien yang kondisinya stabil sudah diizinkan pulang, meski pihak rumah sakit tetap dalam posisi siaga penuh.

Satu Sumber Katering, Beberapa Sekolah Terdampak

Ironisnya, kejadian ini ternyata tidak hanya terjadi di satu titik. Emil mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah lembaga pendidikan lain di Sidoarjo yang melaporkan gejala serupa pada hari yang sama.

Benang merah dari kasus-kasus ini mengarah pada satu sumber penyedia makanan yang sama.

"Selain pesantren, terdapat sejumlah satuan pendidikan lain yang mengalami kejadian serupa dan seluruhnya memiliki kesamaan yakni menerima makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, pada Selasa (1/9)," ungkapnya.

Sebagai langkah tegas, operasional SPPG Kali Tengah telah dihentikan sementara.

Pemerintah tengah melakukan evaluasi mendalam dan menunggu hasil uji laboratorium untuk mengungkap penyebab pasti keracunan tersebut.

Biaya Pengobatan Ditanggung Pemerintah

Emil juga menginstruksikan jajarannya untuk menyisir seluruh siswa atau santri penerima manfaat program tersebut guna mengantisipasi adanya korban yang belum terdata.

"Pemerintah daerah juga akan melakukan pemantauan terhadap seluruh satuan pendidikan penerima manfaat, untuk memastikan tidak ada siswa atau santri yang mengalami gejala tetapi belum mendapatkan penanganan medis," kata Emil.

Terkait biaya, masyarakat diminta tidak perlu khawatir. Emil menjamin seluruh biaya perawatan medis korban, baik di RS pemerintah maupun swasta, akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.