Mitra MBG Banyak Terlilit Utang Bank, UGM: Ini Perangkap dari Kebijakan Mentah!

Suara.com - Sejumlah pengusaha atau mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menghadapi risiko finansial setelah menggelontorkan modal besar untuk membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bahkan, sebagian di antaranya disebut terpaksa meminjam uang ke bank, sementara aktivasi dapur mereka kini ditunda.

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Gabriel Lele, menilai kondisi tersebut menjadi konsekuensi dari kebijakan yang sejak awal tidak dirancang secara matang.

Menurutnya, para mitra yang sudah telanjur berinvestasi besar kini terjebak dalam kebijakan yang belum memiliki perencanaan dan pemetaan kebutuhan yang jelas.

"Bagi orang yang rasional sejak awal, ini kebijakan yang bermasalah. Jadi kalau ada orang yang masuk menginvestasikan uangnya ke proyek MBG, ya itulah perangkap yang mereka masuki sendiri," kata Gabriel kepada Suara.com, Kamis (3/9/2026).

Gabriel menyoroti penentuan lokasi SPPG yang dinilai tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Kondisi itu, menurut dia, membuat distribusi dapur MBG berpotensi tidak tepat sasaran.

"Jadi karena memang ini bukan kebijakan yang dirancang secara matang ya. Implementasinya begitu-begitu saja, apalagi kita tahu bahwa basis misalnya penentuan titik-titik MBG-nya itu titik SPBG-nya di mana, apakah itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat apa tidak," ungkapnya.

Dapur Dibangun, Aktivasi Ditunda

Penundaan aktivasi hingga penyisiran sejumlah titik SPPG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai semakin menunjukkan persoalan pada tahap perencanaan.

Bagi mitra yang telah mengeluarkan modal untuk membangun dapur, kondisi tersebut menimbulkan persoalan baru.

Investasi yang sudah telanjur dikeluarkan tetap harus ditanggung, termasuk kewajiban pembayaran apabila modal diperoleh melalui pinjaman bank.

Gabriel menilai kerugian finansial para mitra merupakan konsekuensi dari keputusan bisnis yang mereka ambil. Namun, ia justru melihat persoalan yang lebih serius pada dampak program terhadap masyarakat penerima manfaat.

"Jadi ini salah satu implikasi dari ketidakcermatan pemerintah merancang kebijakan. Ya efeknya ya seperti ini. Saya sih tidak masalah efeknya toh pada mereka yang adalah kroni-kroni yang menjadi pelaksana dari program MBG," tegasnya.

Menurut Gabriel, persoalan MBG tidak berhenti pada pemilik dapur yang berisiko mengalami kerugian. Keselamatan dan kesehatan penerima manfaat justru menjadi hal yang lebih mengkhawatirkan.

Kasus keracunan yang kembali terjadi dan menimpa ratusan santri atau siswa penerima MBG disebutnya sebagai tanda bahwa persoalan tata kelola program harus segera dievaluasi.

"Kemarin ada lagi ya, insiden keracunan sekian ratus santri itu. Nah ini kan simtom-simtom yang harusnya sudah menjadi pengingat yang sangat jelas bagi masyarakat dan terutama bagi pemerintah bahwa ini ada kebijakan-kebijakan yang sangat bermasalah," ujarnya.

Minta MBG Dihentikan dan Diuji Coba

Melihat berbagai persoalan tersebut, Gabriel meminta pemerintah tidak terburu-buru memperluas program MBG.

Menurut dia, pemerintah perlu menghentikan sementara program, melakukan evaluasi menyeluruh, lalu mengujinya secara terbatas sebelum kembali diperluas.

"Hentikan, evaluasi. Kalaupun masih mau jalan, ya itu, pilot dulu. Beberapa daerah dijadikan percontohan, belajar betul dari situ, kemudian baru dieskalasi kalau mau diterapkan secara lebih luas. Modelnya sudah ada, harusnya begitu. Ini kan enggak," pungkasnya.